(Sikap Kami) Cilaka Omnibus Law

(Sikap Kami) Cilaka Omnibus Law

MEMBUAT undang-undang saja selama ini butuh waktu lama, omnibus law seperti sedang kejar tayang. Mestinya tidak begitu. Karena ini akan mengganti banyak undang-undang, harusnya dibuat dengan cermat, hati-hati, kepala dingin, penuh pertimbangan. Kalau tidak, bisa cilaka, ups celaka maksudnya.

Saat ini, rancangan undang-undangnya sudah ada di DPR. Jika saja DPR pun tidak cermat, hal mana dimungkinkan karena Senayan dikuasai parpol koalisi pemerintah, dan meloloskan begitu saja, maka Omnibus Law Cipta Kerja (sebelumnya namanya Cipta Lapangan Kerja disingkat Cilaka), betul-betul akan menghadirkan cilaka.

Dalam salah satu pasalnya, yakni pasal 170 ayat (1), disebutkan pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang. Ayat 2 menyatakan perubahan itu diatur dengan peraturan pemerintah. Konyol bukan? Bagaimana mungkin peraturan pemerintah bisa mengubah undang-undang?

Menkumham menyatakan pemerintah tak mungkin sekonyol itu. Tapi, draf itu sudah menunjukkannya sendiri. Salah ketik? Apakah sebelum menyerahkan draf ke DPR, tentu melalui surat bertanda tangan, salah ketik semacam itu tak terkoreksi terlebih dulu?

Harus diakui, dalam konteks ini, pihak-pihak penyusun sudah bertindak lalai. Menyebutkan alasan sebagai sebuah salah ketik juga menunjukkan rendahnya pertanggungjawaban terhadap draf rancangan undang-undang sepenting ini.

Kita hanya membayangkan, bagaimana jika DPR juga abai dan luput melihat kesalahan tersebut? Jangan bilang itu tak mungkin terjadi. Maka, setelah disahkan, Omnibus Law Cipta Kerja itu hanya akan menjadi olok-olok semua orang. Bikin cilaka.

Itu baru dalam konteks jenjang aturan, belum lagi desas-desus yang menyebutkan Omnibus Cipta Kerja tak melibatkan organisasi buruh dalam pembahasannya. Sejumlah organisasi buruh mengaku nama mereka dicatut. Ini tentu lebih berbahaya lagi. Belum lagi pada konten dan materi pasal demi pasalnya, yang oleh sebagian pihak, melemahkan posisi buruh.

Kita menyarankan kepada pemerintah, karena ini rancangan yang istimewa, maka prosesnya pun harus istimewa. Dilakukan dengan sangat komprehensif, melibatkan banyak pihak, dilakukan dengan secermat-cermatnya, dengan mempertimbangkan banyak hal –bukan hanya soal investasi, diendapkan dengan kepala dingin, dan ditujukan untuk kemaslahatan semua warga. Jika tidak, kita percaya, rancangan ini bukan tidak mungkin justru bisa berbalik bikin cilaka. (*)