Sikap Kami: Rakyat yang Terabaikan

Sikap Kami: Rakyat yang Terabaikan

APAKAH kesamaan pemerintah dengan rakyat? Suka kaget pada satu kata: naik. Jika pemerintah dan aparaturnya kaget karena penghasilan, gaji, tunjangan ini-itu naik, maka rakyat dikagetkan dengan naiknya pajak, iuran, tagihan, harga-harga, dan sejenisnya.

Ironisnya, pemerintah yang menikmati kenaikan, seolah-olah mengabaikan derita rakyat atas kenaikan itu. Jika saja semuanya berjalan linier, tentu tidak memberatkan rakyat. Tetapi faktanya tidak seperti itu.

Ekonomi sebagian besar masyarakat mandeg, kalau tak mau dibilang turun. Pertumbuhan ekonomi nasional pun stagnan, turun malah. Tetapi di tengah kondisi itu, masyarakat ditekan untuk menerima kenaikan kewajiban-kewajibannya.

Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan salah satu contohnya. Tak tanggung-tanggung, pada beberapa kelas naiknya malah 100%. Sangat-amat jauh dibandingkan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang hanya 5%. Itupun angka pemerintah yang terpaksa kita akui.

Pemerintah selalu berkilah pada angka-angka. Angka kemiskinan yang turun. Angka pengangguran yang turun. Lalu, ada angan-angan menjadi negara dengan ekonomi kuat di masa depan. Seolah-olah itu akan menjadi keniscayaan.

Tapi, realita sehari-hari yang terlihat adalah rakyat semakin menurun kemampuan finansialnya. Pemerintah seolah-olah tak percaya pada realitas yang ada.

Padahal, untuk rakyatlah pemerintah ada, dengan segala aparaturnya. Bukankah pemerintah juga yang mengapungkan –dan memang seperti itu seharusnya—sebagai pelayan rakyat?

Semestinya, seorang pelayan harusnya mengerti dan paham pada keluh kesah rakyatnya. Tapi, itu yang kurang terasa sekarang. Mentalitas sebagai penguasa masih terlihat kentara, bagaimana pula hendak menyelami apa sesungguhnya yang ada pada jiwa rakyatnya.

Sialnya, di negeri ini, orang-orang yang dipercaya rakyat menjadi wakilnya pun merasa sebagai pemerintah rakyat. Tak banyak yang betul-betul berjuang untuk rakyat. Berselingkuh dengan penguasa –yang semestinya jadi pelayan itu—untuk kepentingan diri pribadi mereka. Meloloskan banyak hal yang bertentangan dengan nurani rakyat: dari regulasi baru KPK dan kemungkinan juga Omnibus Law Cipta Kerja itu. (*)