Komisi III DPRD Kab Cirebon Tuding Kadis DPUPR Berikan Data Palsu

Komisi III DPRD Kab Cirebon Tuding Kadis DPUPR Berikan Data Palsu
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto. (Maman Suharman)

INILAH, Cirebon - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto mengaku kecewa dengan Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon, Avip Suherdian. Hermanto menuding Suherdian berikan data palsu. Soal Apa?

Hermanto mendapat laporan awal dari Suherdian bahwa pada 2019 hanya ada dua proyek DPUPR yang pekerjaannya melewati akhir tahun. Namun pada kenyataannya, komisi III menemukan sekitar 4 proyek yang pekerjaannya melewati akhir tahun.

"Saya kecewa dengan Kadis PUPR, dia bilang hanya ada dua pekerjaan yang belum selesai sampai akhir tahun. Tapi pada kenyataannya, kami menemukan sekitar 4 pekerjaan. Datanya tidak valid dan tidak bisa dipertanggung jawabkan," kata Hermanto kepada wartawan, usai rapat tindak lanjut pekerjaan yang melewati akhir tahun bersama DPUPR dan Inspektorat, Rabu (19/2/2020) di ruang komisi III.

Hermanto juga kembali melontarkan kekecewaannya, karena hanya satu Kasi DPUPR dan dua pegawai Inspektorat yang bisa hadir. Kasi peningkatan jalan dan jembatan kata Hermanto, malahan sama sekali tidak membawa data apapun. Harusnya, Kadis DPUPR serta seluruh Kabid ikut datang, termasuk Inspektur Hendra Nirmala.

"Akan kami agendakan ulang akhir bulan ini. Kami ingin data yang lengkap dan meminta alasan yang valid dari mereka. Inspektorat juga kami pertanyakan, sampai sejauh mana menangani persoalan ini," jelas Hermanto.

Menurutnya, ada 4 temuan komisi III di DPUPR yang pekerjaannya melebihi akhir tahun. Lokasinya berada di Kecamatan Tengah Tani, Mundu dan Kecamatan Jablang. Informasi bahwa bukan itu saja yang belum selesai, Hermanto justru meminta masyarakat untuk segera memberikan informasi kepada dewan. Alasannya, komisi III sampai saat ini memang kesulitan mencari data terkait pekerjaan di DPUPR yang tidak selesai sampai akhir tahun.

"Kami juga mendengar ada beberapa yang belum selesai. Justru kami meminta bantuan masyarakat untuk memberikan data pada kami," ungkapnya.

Hermanto menambahkan, adanya 4 proyek yang melewati akhir tahun ternyata tidak sesuai aturan. Kalau melewati akhir tahun, harusnya ada perda tahun jamak dengan persetujuan dewan. Sementara selama ini, Dewan sama sekali membuat Perda tahun jamak.

"Jadi pekerjaan yang melewati akhir tahun jelas sebuah pelanggaran. Makanya, manajemen DPUPR harus segera dibenahi, karena setiap tahun kejadian ini terus berulang," tandas Hermanto.

Sementara itu Kasi Jalan dan Jembatan DPUPR Kabupaten Cirebon, Wawan Gunawan enggan memberikan komentar terkait tudingan Hermanto. Dia memilih langsung pergi ketika INILAHKORAN meminta konfirmasi. (maman suharman)