Sawah Rusak Tergerus Proyek Kereta Cepat, Mak Atini Histeris

Sawah Rusak Tergerus Proyek Kereta Cepat, Mak Atini Histeris
Foto: Asep Mulyana

INILAH, Purwakarta - Proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung kembali menyisakan persoalan bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Khususnya, bagi mereka yang wilayahnya terlintasi megaproyek nasional itu.

Bukan hanya jalan lingkungan menjadi rusak dan kotor, dampak dari pembangunan jalur kereta ini juga mulai mengancam sektor pertanian. Seperti yang baru-baru ini dirasakan sejumlah petani di Desa Depok dan Desa Sirnamanah, Kecamatan Darangdan.

Mak Atini (50), warga sekitar menuturkan lahan sawah yang dia miliki di desa itu sudah tak lagi bisa ditanami akibat tertimbun tanah urugan dari sisa proyek kereta cepat ini. Bahkan, irigasi yang selama ini menyuplai air ke areal sawahnya turut tertimbun. Kondisi ini sudah berlangsung sejak Agustus 2019 lalu. 

"Penghidupan kami lenyap. Sawah kami sudah tak bisa lagi digarap," ujar ibu paruh baya itu sambil berkaca-kaca menyaksikan sawahnya sudah tak lagi produktif, Rabu (19/2/2020).

Dia menjelaskan, areal sawah yang terkena dampak pengurugan ini ditaksir sekitar 6 hektare. Lahan-lahan ini, milik puluhan petani di dua desa itu termasuk sawah miliknya seluas 3.000 meter. Kondisi ini, kata dia, sebenarnya sudah diketahui oleh kontraktor proyek tersebut.

"Sudah tak ada lagi yang bisa diharapkan dari sawah ini. Biasanya, bisa panen 3 kali dalam setahun. Kami mah minta ganti rugi," kata dia histeris.

Dia mengaku, beberapa waktu lalu sempat ada obrolan dari pihak kontraktor, jika sawah yang terdampak pengurugan ini akan disewa Rp50 ribu per meter. Namun warga menolak, mereka lebih memilih untuk menjualnya.

"Kalau disewa, kami tidak mau. Karena, sawah kami sudah tak bisa lagi produktif. Kami ingin dibeli saja," tambah dia.

Sementara itu, kegelisahan warga di dua desa ini terdengar Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. Siang tadi, Anne langsung menuju ke lokasi yang dikeluhkan warganya itu.

Bukan hanya Anne, ternyata Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum juga mendengar kabar tersebut. Keduanya, bertemu di lokasi untuk mendengar langsung keluhan puluhan warga di dua desa itu.

Pada kesempatan itu, Uu menegaskan pihaknya akan mengundang pihak KCIC supaya bisa duduk bersama dengan warga di dua desa ini termasuk dari Pemkab Purwakarta. 

"Kami dari pemerintahan, akan memfasilitasi warga supaya bisa duduk bersama dengan pihak KCIC. Yang jelas, keluhan ini akan mai tindak lanjuti," ujar Uu.

Dengan kata lain, kedatangannya ke lokasi ini bukan untuk mengambil kebijakan. Tapi lebih kepada upaya memfasilitasi supaya keinginan warga bisa direalisasikan oleh pihak KCIC.

"Saya tidak bisa menyampaikan, apakah ini salah prosedur atau masalah komunikasi. Terpenting, kedepan harus ada solusi," jelas dia.

Dia pun berpesan, supaya masyarakat juga memahami jika pembangunan kereta cepat ini juga termasuk upaya pemerintah untuk masyarakat. Dalam hal ini, menurutnya, warga pun harus merasa memiliki. 

Di tempat sama, Anne menambahkan sebenarnya pemkab sudah mencoba memfasilitasi terkait hal ini pada Desember 2019. Dalam pertemuan akhir tahun kemarin itu, juga termasuk membahas fasilitas umum yang rusak, termasuk jalan.

"Untuk jalan ini sudah ada perjanjian untuk perbaikan," ujar Anne.

Namun, terkait keluhan puluhan warga dua desa ini, PT Wika memang menginginkan secara langsung dengan warga karena lahan yang terdampaknya itu merupakan milik perseorangan.

"Jadi, ya kami biarkan dan kami tak ikat dalam MoU berkas-berkasnya. Ternyata, komitmen tersebut sampai sekarang belum terealisasi. Semoga hari ini segera dapat terealisasi," pungkasnya. (Asep Mulyana)