Publik Pertanyakan Kelanjutan Kasus OTT Pungli Kabid SMP Disdik Kab Bandung

Publik Pertanyakan Kelanjutan Kasus OTT Pungli Kabid SMP Disdik Kab Bandung

INILAH, Bandung - Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kabid SMP Disdik Kabupaten Bandung Maman Sudrajat terkait pungutan liar dana alokasi khusus (DAK) kepada sejumlah kepala sekolah beberapa waktu lalu dinilai masyarakat seperti tak ada kelanjutan. 

Untuk itu, masyarakat menagih janji Tim Saber Pungli Jawa Barat untuk menuntaskan kasus tersebut. Masyarakat Kabupaten Bandung bahkan meminta penegak hukum segera menjelaskan status hukum Maman dan tujuh kepala sekolah yang terjaring OTT tersebut. Sebab, masyarakat tidak ingin kasus tersebut menguap dan menimbulkan prasangka negatif. 

Pengamat Pendidikan Unpad Dan Satriana mengatakan, sejak awal munculnya kasus OTT di Disdik Kabupaten Bandung,  memunculkan dugaan besar adanya tindakan masif yang tidak hanya dilakukan seorang kepala bidang saja. 

"Sebetulnya dengan kasus OTT itu, harus ada investigasi lebih lanjut. Apakah ada keterlibatan pejabat lainnya atau tidak," kata Dan saat dihubungi via telepon, Rabu (19/2/2020). 

Menurutnya, setelah mencuatnya kasus OTT kepada Maman itu tim Saber Pungli Jabar sendiri pernah menyatakan kecurigaan adanya keterlibatan pihak lain. Sehingga, wajar jika masyarakat menanyakan perkembangan kasus tersebut. 

"Masalahnya tidak ada kabar perkembangan lagi mengenai hasil penyelidikan tim Saber Pungli Jabar sampai saat ini," ujarnya.

Hal itu, kata Dan, terkait dengan tugas Saber Pungli yang selain menindak juga harus melakukan pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang lagi ke depannya.

"Setelah melimpahkan hasil OTT, Saber Pungli punya tangung jawab untuk melanjutkan investigasi dan jika perlu melakukan OTT kembali terhadap pejabat lain yang dicurigai berdasarkan informasi dari pelaku sebelumnya," ujarnya. 

Sedangkan, kepada aparat Polda Jabar yang menerima limpahan kasus OTT tersebut Dan berharap segera ada informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat terkait status pejabat dan kepala sekolah yang terjaring.

"Harus ada kejelasan kepada masyarakat dan kepada terduga sendiri, bagaimana status mereka saat ini," ujarnya.

Dia tidak menampik jika pengembangan penyelidikan di kepolisian memang tidak tidak bisa sepenuhnya dibuka kepada publik. Namun sebelum itu, seharusnya ada kejelasan terkait status para pelaku yang notabene akan menjadi kunci apakah penyelidikan itu bisa dikembangkan atau tidak ke pelaku lain.

"Intinya kepada Saber Pungli kami mendorong untuk memperluas investigasi, karena masyarakat pun mencurigai bahwa modus seperti itu tidak hanya melibatkan kepala bidang dan kepala sekolah yang sudah terjaring. Sedangkan kepada kepolisian, tentu harus ada kepastian informasi kepada publik dan para pelaku sendiri soal status mereka saat ini," katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus mantan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Agus Yasmin mendesak Kommisi A DPRD Kabupaten Bandung untuk secara resmi meminta keterangan dari Inspektorat Kabupaten Bandung terkait perkembangan penanganan kasus OTT Disdik oleh Polda Jabar. 

"Dengan begitu, masyarakat nantinya bisa mendapatkan penjelasan dari para wakil rakyat terkait hal itu," ujarnya.

Selain untuk penjelasan kepada masyarakat, kata Agus, DPRD Kabupaten Bandung sendiri memang wajib mendapat pemahaman penuh soal perkembangan status kasus tersebut. Soalnya hal itu akan menjadi bahan evaluasi bagi para wakil rakyat dalam rapat kerja teknis khususnya yang melibatkan Disdik sebagai mitra.

"Hal itu berpengaruh dalam pelaksanaan anggaran 2020 di Disdik Kabupaten Bandung. Mengingat ada tugas pelaksanaan anggaran yang terkendala akibat tugas yang dirangkap akibat OTT yang menjaring Kepala Bidang SMP, sedangkan anggaran Disdik sendiri cukup besar," kata Agus.

Terkait perkembangan kasus OTT itu sendiri, Agus pun menilai Saber Pungli dan APH seharusnya sudah bisa mengembangkan adanya kemungkinan keterlibatan pejabat lain. Soalnya kasus tersebut terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) yang tidak hanya muncul di tahun anggaran 2019, tetapi hampir selalu muncul di tahun-tahun sebelumnya.

"Perlu pendalaman, karena pasti sebuah langkah korupsi dalam program yang berkenajutan setiap tahun, pelaku tidak akan berdiri sendiri. Namun saya yakin APH sebagai lembaga yang sangat tangguh dan profesional, tanpa diminta pun akan segera terbuka kepada publik tentang perkembangan penanganan perkara ini," katanya.

Seperti diketahui, Kabid SMP Disdik Kabupaten Bandung Maman Sudrajat bersama tujuh kepala sekolah terjaring OTT oleh Satgas Saber Pungli Jabar pada 3 Januari 2020. Maman diciduk saat diduga menerima suap dari sejumlah kepala sekolah yang dikumpulkan di SMPN 1 Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

Tak lama setelah Saber Pungli melimpahkan hasil OTT tersebut ke Polda Jabar, tim dari Ditreskrimsus pun menggeledah kantor Disdik Kabupaten Bandung pada 8 Januari 2020. Saat itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Dicky Anugrah membenarkan jika dalam penggeledahan tersebut, petugas memeriksa dua ruangan yaitu ruang kerja Kepala Bidang SMP dan ruang kerja Sekretaris Disdik. 

Meskipun demikian, hingga hampir dua bulan pasca-OTT saat ini, masih belum ada informasi lanjutan terkait perkembangan kasus tersebut. Hal itu pun memunculkan pertanyaan besar di masyarakat mengingat kasus tersebut mirip dengan kasus OTT Disdik Kabupaten Cianjur oleh KPK pada akhir 2018. (Dani R Nugraha)