DPRD Kabupaten Bandung: Arboreteum Harus Penuhi Semua Perizinan

DPRD Kabupaten Bandung: Arboreteum Harus Penuhi Semua Perizinan
Lokasi Pembangunan Objek Wisata Arboreteum. (rd dani r nugraha)

INILAH, Bandung - Komisi B DPRD Kabupaten Bandung akan mendatangi pembangunan Objek Wisata Arboreteum di atas lahan hutan negara seluas 10 hektar oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Alamendah, Kecamatan Rancabali, untuk meminta klarifikasi soal perizinan.

DPRD menilai, Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial yang dikantongi oleh Bumdes Alamendah bukanlah izin tunggal yang menjadikan mereka bebas melakukan aktivitas di tempat tersebut.

Dewan ataupun Pemkab sekalipun tidak bisa menahan atau menolak SK yang dikeluarkan oleh Kementrian itu. Bahkan, DPRD sangat mendukungnya. Tapi harus diingat, SK itu bukan izin tunggal, karena tetap harus ada izin dari Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemilik teritorialnya.

“Misalnya, kalau mendirikan bangunan ya tetap harus ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kemudian kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Lalu Lintas dan Amdal lainnya," kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Praniko Imam Sagita, Rabu (19/2/2020).

Apalagi, kata Praniko, selain melakukan penanaman, Bumdes tersebut juga direncanakan menjadikan tempat itu sebagai tempat wisata. Sebagai objek wisata, artinya ada aktivitas komersial yang dilaksanakan oleh Bumdes tersebut.

Sehingga, Bumdes harus mengantongi izin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Tak hanya itu, karena di tempat tersebut juga akan didirikan berbagai bangunan sehingga harus punya IMB.

"Selain itu, kami juga ingin melihat bentuk kerja sama antara Bumdes Alamendah dan Perhutani itu. Apalagi, ini juga menyangkut penyertaan modal dari Bumdes yang notabene adalah uang rakyat. Apakah ada peluang untuk pendapatan asli daerah (PAD) untuk Pemkab Bandung karena setiap tahun Pemkab sendiri mengeluarkan biaya promosi untuk berbagai objek wisata di daerahnya yang sebenarnya bukan milik Pemkab," ujarnya.

Praniko melanjutkan, wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bandung sangat mendukung kerja sama strategis yang dibangun oleh Bumdes Alamendah dengan Perhutani itu. Namun alangkah baiknya, kerja sama yang baik ini juga dilakukan juga dengan menempuh peraturan perizinan, termasuk dengan tidak "mengangkangi" pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Bandung meminta pihak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Alamendah, Kecamatan Rancabali, yang tengah membangun Objek Wisata Arboreteum seluas 10 hektar di lahan milik Perhutani untuk tetap mengikuti aturan yang ada.

Karena meskipun lahan tersebut milik Perhutani, namun jika dilaksanakan tanpa mengikuti aturan dan tanpa melalui berbagai kajian, bisa saja suatu hari menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjadi penyebab bencana alam.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto membenarkan jika pembangunan Objek Wisata Arboreteum adalah kerja sama antara Bumdes Alamendah dan Perhutani sebagai pemilik lahan. Sebagai pemilik lahan atau instansi yang diberikan pengurusan hutan milik negara memang memiliki aturan tersendiri.

"Memang Perhutani atau PTPN itu punya aturan sendiri, tapi tetap harus disinkronkan sama aturan yang ada di pemerintah daerah. Jadi, tetap harus ada analisis dampak lingkungan (Amdal) dan berbagai kajian lainnya. Juga akan menyangkut pada kondisi umum, seperti lalu lintas dan ancaman bencana banjir bandang," kata Sugianto kepada INILAH, Selasa (18/2/2020).

Dikatakan Sugianto, belum lama ini pihaknya menerima laporan soal pembangunan Objek Wisata Arboreteum tersebut. Dalam waktu dekat pihaknya akan menugaskan Komisi B dan komisi terkait lainnya untuk melakukan investigasi ke lapangan.

"Saya juga minta pihak Bumdes dan Perhutani jangan dulu melakukan aktivitas sampai semua perizinan ditempuh dan izinnya sudah dipegang. Kami akan dorong mereka untuk mengurus dulu semua perizinannya," pungkasnya. (rd dani r nugraha)