Terindikasi Politik Praktis, ASN DIsdik Jabar DIpanggil Bawaslu

Terindikasi Politik Praktis, ASN DIsdik Jabar DIpanggil Bawaslu
ilustrasi

INILAH, Bandung- Nana Supriatna, Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdik Provinsi Jawa Barat memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Bandung untuk dimintai keterangan soal tindakan nekatnya maju mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati/wakil bupati Bandung lewat Partai NasDem.

Nana dimintai keterangan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (20/2/2020). Nana sedikitnya dicecar 15 pertanyaan terkait pencalonannya itu. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin mengatakan, pihaknya mendapat temuan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Nana Supriatna itu melalui sejumlah pemberitaan di berbagai media massa.

"Dalam pemberitaan itu ada tulisan yang menyebutkan bahwa di Partai NasDem yang mendaftar ada yang berasal dari ASN," kata Januar.

Menurut Januar, setelah adanya pemberitaan itu, anggota Panwascam langsung melakukan penelusuran. Hasilnya, anggota Panwascam menemukan sejumlah baliho terkait pencalonan Nana Supriatna yang menjabat sebagai Pengawas SMA di Gugus 8.

Setelah itu, Nana pada 1 Februari lalu juga mendatangi KPU Kabupaten Bandung untuk meminta akun Sistem Informasi Pasangan Calon (SILON) sebagai tahapan pencalonan bupati Bandung dari jalur perorangan. 

"Untuk jalur persorangan ini, Nana berpasangan dengan Asep B Kurnia. Saudara Nana posisinya debagai bakal calon wakil bupati di jalur perseorangan. Nah untuk pendaftaran di NasDemnya akhirnya dicabut, tidak jadi," ujarnya.\

Dikatakan Januar, pemanggilan Nana oleh Bawaslu sendiri mengacu pada PP No 42/2004 tentang jiwa korps dan disiplin ASN serta PP 53/2010 Pasal 1 angka 3 tentang ASN diwajibkan netral dari politik. Baik itu pernyataan, ucapan, hingga perilakunya. Baik di dalam lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor.

Mengacu dua peraturan diatas, ASN tidak diperobolehkan mencalonkan diri maupun mendukung calon lain. Nana sendiri mengaku tidak mengetahui adanya kedua peraturan tersebut. 

"Yang bersangkutan maju karena hanya berdasarkan  Pasal 123 UU No 5/2014 tentang ASN yang menyatakan tidak ada kewajiban mengundurkan diri sebelum ditetapkan. Akan tetapi kalau di Pasal 11 Huruf C PP No 24/2004 ASN harus melakukan cuti jika akan mencalonkan diri," ujarnya. 

Januar mengatakan, sesuai Perbawaslu Nomor 14/2017 pihaknya akan mengkaji dulu dan memgumpulkan bukti-bukti mengenai dugaan pelanggaran yang telah dilakukan Nana. Jika sudah dikaji, mendapat bukti, dan yang bersangkutan dinyatakan melanggar, maka pihaknya akan dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat setelah itu akan disampaikan ke KASN. 

"Kami tidak ada kewenangan, jadinya kami hanya memberikan rekomendasi ke instansi berwenang. Sama seperti kalau ada pelanggaran dari TNI/Polri, kami juga merekomendasikan ke instansi yang berwenang," katanya.

Sementara itu, Nana Supriatna tidak mau memberikan komentar kepada wartawan saat ditanya terkait dugaan pelanggarannya itu. Setelah dimintai keterangan untuk klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, dirinya langsung pulang dengan kendaraannya.(rd dani r nugraha).