DPRD Jabar Usulkan Embarkasi/Debarkasi 2020 Dipertimbangkan Sangat Teliti

DPRD Jabar Usulkan Embarkasi/Debarkasi 2020 Dipertimbangkan Sangat Teliti

INILAH, Bandung - Penetapan Badarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebagai embarkasi/debarkasi haji 2020 sudah diketuk palu Kementerian Agama (Kemenag). Namun, belum rampungnya asrama haji di Indramayu memaksa sebagian jamaah tahun ini menggunakan asrama haji di Bekasi. 

Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi Wijaya mendorong embarkasi/debarkasi berada di BIJB. Terutama untuk debarkasi, jika di Bekasi maka akan memberatkan para jamaah haji yang pulang dari Tanah Suci.  

"Bahwa untuk urusan haji itu kan akan berangkat dari BIJB. Nah pada waktu berangkat kan kita nginap dulu di (asrama) Bekasi sebagai embarkasi. Its oke. Cuma waktu pulang ke BIJB, maka akan terjadi keberatan yang luar biasa bagi sebagian besar jamaah haji," ujar Hadi. 

Menurut dia, jiks debarkasi berada di Bakasi maka para jamaah haji yang pulang dari tanah suci akan mengalami perjalanan yang melelahkan. Bagaimana tidak, setelah mereka tiba di BIJB Kertajati, lalu harus menuju Bekasi sebelum kembali ke daerah ya masing-masing. 

"Ini sebaiknya untuk kemaslahatan jamaah haji 40 ribu orang itu dembarkasi lakukanlah di kawasan BIJB. Jadi orang-orang itu kan ada orang Cirebon. Kalau dari sana (BIJB) kan cuma sejam (ke Cirebon)," paparnya.

Namun, Hadi menyebutkan tidak hanya jamaah haji asal Cirebon, Indramayu, dan Kuningan saja yang bakal merasa berat. Bisa dibilang 90 persen jemaah haji asal Jabar bakal merasakan kelelahan bilamana debarkasi berada di Bekasi. 

"Karena Bekasi letaknya di ujung Barat sedangkan Majalengka di Timur. Jadi selain (jamaah haji) dari Bekasi, Depok itu akan rugi," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar ini.

Belum lagi, dia melanjutkan, bilamana ada di antara jamaah haji tersebut merupakan kepala daerah dan meminta semacam diskresi agar dapat langsung pulang ke daerah setelah mendarat di BIJB. Hal itu akan mengakibatkan jamaah haji lainnya menjadi iri. 

"Nanti jadi ricuh. Ini akan banyak konflik yang ujung ujungnya pemerintah akan dibully. Kenapa enggak aspiratif," katanya. 

Karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi Jabar maupun Kementerian Agama agar mempertimbangkan lebih teliti terkait embarkasi/debarkasi Jabar 2020 ini. 

"Usulan saya agar dipertimbangkan dengan sangat teliti tentang embarkasi/debarkasi di BIJB," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Jabar Hery Antasari mengatakan, dengan adanya pemberangkatan jemaah dari Bekasi ke Kertajati, jemaah tidak dibebani biaya tambahan.

Menurut dia, Pemerintah provinsi sendiri menyokong mulai dari pematangan BIJB. Semua fasilitas disiapkan dengan harga yang mungkin lebih rendah daripada Soekarno Hatta misalnya airport tax yang cenderung lebih rendah. 

"Avtur juga tidak sama harganya sehingga maskapai tidak harus menaikkan harga," ujar Hery.

Hery mengatakan, waktu tempuh Bekasi ke Kertajati lebih lama 45 menit disandingkan jarak Bekasi ke  Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Namun dengan kemacetan yang kerap terjadi di Ibu Kota bisa jadi akan memakan waktu yang lebih lama. 

Bersama pihak-pihak terkait seperti kementrian agama dan perhubungan, Dishub Jabar sudah melakukan simulasi pemberangkatan jemaah dari Bekasi ke Kertajati. Simulasi meliputi simulasi di biometrik, kemudian pengawalan bus jamaah. 

"Kemarin dikawal tidak cukup maksimal karena cuma satu. Kalau dua dibuka sejak depan itu bisa lebih cepat lagi. Bisa mungkin selisih 20-30 menit dari pada ke Soekarno Hatta. Jadi tidak ada bedanya," paparnya. (Rianto Nurdiansyah)