Bupati Cirebon Minta Laporan Proyek Bermasalah dari Komisi III

Bupati Cirebon Minta Laporan Proyek Bermasalah dari Komisi III
Bupati Cirebon Imron Rosyadi. (Maman Suharman)

INILAH, Cirebon - Bupati Cirebon, Imron Rosyadi meminta komisi III DPRD Kabupaten Cirebon segera melaporkan temuan-temuan proyek bermasalah tahun lalu. Imron berharap, dengan adanya laporan dari dewan, dirinya bisa mengevaluasi kinerja pada setiap OPD.

"Saya maunya komisi III segera melaporkan proyek-proyek bermasalah, yang pernah ditinjau langsung mereka. Ini supaya saya bisa mengevaluasi kinerja setiap OPD," kata Imron, Minggu (23/2/2020).

Imron menjelaskan, seharusnya setiap OPD melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan. Kalau memang pekerjaan tidak selesai sesuai kontrak, harus diputus kontrak kecuali ada alasan yang tepat. Dirinya juga sempat mendengar, ada beberapa proyek yang tidak selesai tepat waktu, tapi masih saja dikerjakan melebihi tahun.

"Saya dengar ada beberapa proyek DPUPR yang pekerjaannya melebihi batas tahun. Saya akan cek dulu dan akan memanggil Kadis PUPR. Saya akan tanya apa alasannya. Masalahnya, dewan sudah mengetahui hal ini," ungkap Imron.

Sementara lewat sambungan telepon, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto, menyambut baik permintaan Imron. Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan mengirim nota dinas, terkait persoalan tersebut. Herman mengaku respon dengan apa yang diminta Imron.

"Saya juga maunya begitu. Ini bentuk sinergitas antara dewan dengan bupati. Kami masih menginventarisir persoalan apa sebetulnya hingga ada kejadian seperti itu,. Ini kan untuk pembangunan Kabupaten Cirebon ke arah yang lebih baik lagi," kata Hermanto.

Namun tambah Hermanto, sebelum nota dinas dikirim kepada Imron, komisi III akan memanggil Kadis DPUPR dan bawahannya. Pemanggilan bertujuan untuk mengetahui alasan apa sampai banyak proyek bermasalah, dan dikerjakan melewati batas tahun. Ini supaya komisi III memperoleh data valid dilapangan.

"Nota dinas akan kami kirim setelah kami mengetahui persoalan apa sebetulnya yang terjadi. Kami sudah punya bahan tapi harus kita singkronkan dengan data dari DPUPR. Setelah itu kami buat kesimpulan baru nota dinas kami kirim ke bupati," tukasnya.

Sebelumnya, komisi III mengaku kecewa dengan Kadis DPUPR Avip Suherdian. Alasannya, Avip.memberitakan data yang salah terkait penyerapan anggaran tahun lalu. DPUPR menyodorkan data, bahwa ada dua pekerjaan yang memang belum selesai. Namun pada kenyataannya, hasil sidak komisi III menyebutkan, ada lebih dari 5 paket keperjaan yang dikerjakan melebihi batas tahun. (maman suharman)