Pemkab Cirebon Menanti Jawaban Ridwan Kamil Soal Pertek BPN

Pemkab Cirebon Menanti Jawaban Ridwan Kamil Soal Pertek BPN

INILAH, Cirebon - Pemkab Cirebon sudah mengirimkan persetujuan rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (KTR) kepada Gubernur Jabar. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDIP Yoga Setiawan menyebutkan permintaan persetujuan rekomendasi KTR dikirim pada Kamis (20/2) pekan kemarin. 

Rekomendasi tersebut, intinya untuk menyelesaikan persoalan Peraturan Teknis (Pertek) BPN Kabupaten Cirebon. "Bupati sudah tanda tangan surat permintaan persetujuan rekomendasi KTR. Kita tunggu selama 40 hari kerja. Hasilnya apa, ya semua harus menerima," kata Yoga kepada INILAH, Senin (24/2/2020) lewat sambungan telepon selulernya.

Yoga menjelaskan, waktu 40 hari kerja adalah waktu maksimal. Namun kalau saja selama 40 hari kerja tidak ada jawaban, maka bisa diartikan Gubernur Ridwan Kamil setuju dengan apa yang diinginkan Pemkab Cirebon. Nantinya, tidak ada lagi gonjang-ganjing masalah Pertek yang selama ini dikeluhkan para pengusaha, termasuk ratusan pengembang perumahan.

"Ya pengennya kembali ke aturan semula lah, karena yang punya wilayah kan Pemkab Cirebon, masa kita ikut aturan BPN. Saya sudah study banding ke beberapa kantor BPN, yang ruwet ya hanya Kabupaten Cirebon saja. Tinggal bagaiman kita memangkas birokrasi perizinan saja," ungkap Yoga.

Yoga menambahkan, sambil menunggu persetujuan Gubernur, rencana hari Jumat pekan ini pihak BPN, Dewan dan Pemkab Cirebon kembali mengadakan pertemuan. Tujuannya menyingkronkan pembacaan peta serta bagaimana menyelaraskan birokrasi perizinan. Diharapkan, dari hasil pertemuan tersebut ada kesepakatan tanpa harus berbenturan dengan aturan.

"Jumat inilah kita adakan pertemuan lagi. Mudah mudahan ada kesepahaman, karena BPN juga sudah melunak," tukas Yoga.

Sayangnya beberapa kali Kepala BPN Kabupaten Cirebon, Luthfi enggan mengangkat telepon dan menjawab SMS yang dikirim. Namun sumber di BPN yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Luthfi sedang rapat dijakarta. Sumber ini juga menyebutkan, BPN mengetahui ada permintaan rekomendasi KTR kepada Gubernur.

"Ia katanya Pemkab mengajukan permohonan persetujuan KTR ke Gubernur. Kami juga sudah mengajukan surat ke Kementerian ATR untuk memecahkan masalah ini," kata sumber yang wanti wanti namanya tidak disebutkan ini.

Sayangnya, sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Imron. Beberapa kali dihubungi lewat telepon seluler dan telepon Whatsapp, tidak diangkat. (maman suharman)