Koordinasi Antara APH dan APIP dalam Penanganan Korupsi

Koordinasi Antara APH dan APIP dalam Penanganan Korupsi
Raymond Ali, Pemerhati Hukum, tinggal di Bandung. (istimewa)

Korupsi sebagai extraordinary crimes tentunya tidak hanya membutuhkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menekan laju kejahatan tersebut, melainkan dibutuhkan pula penanganan secara holistik dengan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Dari sisi sistem peradilan pidana, tujuan menekan kejahatan sampai dengan batas toleransi membutuhkan pembaruan sistem yang mampu mewujudkan integrasi yang efisien dengan penanganan yang cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit.

Dari sisi lain, pelibatan masyarakat dalam berpartisipasi untuk menyampaikan laporan pengaduan juga membutuhkan aspek integritas dengan tanpa adanya vested interest terkecuali penegakan hukum semata menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur bahagia dan sejahtera.

Sejalan dengan hal tersebut, sebelum diterbitkannya perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berbagai ketentuan lainnya bidang hukum acara pidana, maka optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan penegakan hukum sangat dibutuhkan.

Penegakan hukum haruslah cepat, tepat, dan tuntas serta tidak gaduh. Sebelum dilakukan upaya paksa berupa penyidikan baik itu penangkapan, penahanan, pemanggilan para saksi-ahli-calon tersangka, penggeledahan, penyitaan ataupun pemeriksaan surat serta upaya paksa lainnya, maka penegak hukum haruslah firm terlebih dahulu bahwa terdapat alat bukti yang cukup adanya dugaan kuat terjadinya tindak pidana korupsi.

Terlebih, bila perkara korupsi yang ditangani melibatkan aparat sipil negara di instansi pemerintahan daerah. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya bila penegak hukum yang belum firm adanya indikasi korupsi, namun telah melakukan upaya paksa misalnya penggeledahan dan penyitaan, namun pada akhirnya menyatakan perkara tersebut tidak cukup bukti sehingga perkara haruslah dihentikan.

Hal ini tentunya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, termasuk juga akan merusak iklim investasi di wilayah tersebut dan pada akhirnya yang paling dirugikan adalah masyarakat Indonesia yaitu tidak tercapainya tujuan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk itu, penanganan perkara korupsi khususnya yang melibatkan ASN haruslah berhati-hati.  Penanganan perkara korupsi haruslah berbeda dengan perkara yang lain, sehingga dibutuhkan koordinasi antara penegak hukum dengan aparatur pengawas internal pemerintah.

Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 385 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015 yang menyatakan “Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan”.

Apabila setelah berkoordinasi ternyata terhadap hasil pemeriksaan, ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Namun bila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk ditangani lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran tentang bentuk koordinasi tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Kemendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian tentang Koordinasi APIP dan APH dalam penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tanggal 28 Februari 2018, yaitu melalui tukar menukar data dan/atau informasi, mekanisme penanganan laporan atau pengaduan; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam perkara korupsi yang melibatkan ASN di instansi daerah, koordinasi antara APH dan APIP bersifat imperatif dan haruslah dilaksanakan pada tahap ketika dilakukan pengumpulan bahan data dan keterangan berdasarkan surat perintah tugas ataupun ketika sedang dilakukan penyelidikan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Koordinasi antara APH dan APIP dalam penanganan perkara tersebut.

Dengan demikian, sebelum perkara dinaikkan ke tahap penyidikan yang akan ditindaklanjuti dengan upaya paksa (dwang middelen), maka sudah firm bahwa bentuk kesalahannya adalah berupa pertanggungjawaban pidana dan bukan kesalahan administratif.

Sebagai implikasi dari hal tersebut, maka kesalahan pada tahap penyelidikan akan berdampak pada aspek legal berkas perkara yang dihasilkan yang dapat diuji pada praperadilan ataupun nantinya di persidangan, sebab berlaku prinsip exclutionary rules sebagai bentuk fruit of poisonous tree dalam proses pembuktian nantinya di persidangan.

Berhati-hatilah penegak hukum, tegakkan hukum sesuai norma hukum yang berlaku. (*)

Oleh: Raymond Ali

Pemerhati Hukum, tinggal di Bandung