Forum Pendamping Desa Bogor Ingatkan Para Kades Hati-hati

Forum Pendamping Desa Bogor Ingatkan Para Kades Hati-hati
foto: INILAH/Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Ketua Forum Pendamping Desa Kabupaten Bogor Iman Taufik menyatakan diamankannya tersangka Adg, mantan Kepala Desa (Kades) Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari harus menjadi peringatan keras.

Bahkan Iman membocorkan bahwa selain Adg, tujuh Kades lainnya sudah berstatus warning alias hati-hati karena diduga melakukan kesalahan serupa seperti tersangka Adg.

"Ada tujuh Kades lain yang masuk dalam status warning atau hati - hati, jika setelah kami bersurat mereka tidak memperbaiki diri atau langkah tindak lanjut maka kami akan laporkan ke Inspektorat Kabupaten Bogor, Kejaksaan atau Kepolisian untuk mengaudit kinerja mereka," ujar Iman kepada wartawan, Selasa (25/2).

Pria yang dulu merupakan seorang aktivis ini menerangkan tujuh Kades lainnya yang berstatus warning atau hati - hati itu ada di Kecamatan Tenjolaya, Rumpin, Parungpanjang dan Tamansari.

"Satu Kades di Kecamatan Tenjolaya, tiga Kades di Kecamatan Rumpin, Satu Kades di Parungpanjang, lainnya di Kecamatan Tamansari itu statusnya warning atau hati - hati," terangnya.

Iman menjelaskan termin ketiga pencairan dana desa menjadi 'kuncian' untuk meliat apakah penggunaan dana desa memang benar sesuai perencanaan yang diusulkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Musrembangdes).

"Oknum Kades yang nakal itu umumnya melakukan tindak pidana korupsi pada termin kesatu atau kedua pencairan dana desa, lalu  di laporan pertanggungjawaban termin ketiga menjadi  'kuncian' apakah dana desa penggunaannya sesuai rencana kerja desa atau tidak?. Kami menyarankan apabila apa uang dana desa yang 'terpakai' segera dikembalikan sebelum menjadi temuan Inspektorat, Kejaksaan atau kepolisian," jelas Iman.

Menyikapi mantan Kades yang diamankan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Ade Jaya Munadi mengaku akan mencegahnya dengan melakukan bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi program jaga desa dan lainnya.

"Untuk mencegah terulangnya tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan tersangka Adg, maka Kades, pendamping desa, tenaga ahli akan kami berikan Bimtek, sosialisasi program jaga desa, sistem keuangan desa (Siskeudes), pengawasan penggunaan dana desa dan lainnya," ungkap Ade Jaya.

Laporan keuangan penggunaan dana desa sudah dilakukan secara online dianggap mantan Kabag Hukum ini memperkecil peluang tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh Kades atau aparatur desa lainnya.

"Banyak cara sudah kami lakukan agar tidak ada penyelewengan penggunaan dana desa, kalau sistem mungkin  udah maksimal tinggal mental dan integritas saja yang masih kurang," lanjutnya. 

Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Juanda melanjutkan program jaga desa yang diluncurkan oleh jajarannya diharapkan bisa mencegah Kades ataupun aparatur pemerintah desnya terjerat tindak pidana korupsi.

"Kejaksaan selain melakukan  penindakan pelaku tindak pidana korupsi,  kami juga melakukan tindakan preventif atau pencegahan yaitu dengan melaksanakan program jaga desa. Program ini mensosialisasikan apa yang boleh dan apa yang 'diharamkan' dalam pengelolaan dana desa ataupun alokasi dana desa," lanjut Juanda. (Reza Zurifwan)