Sikap Kami: Gubernur 'Rasa' Presiden

Sikap Kami: Gubernur 'Rasa' Presiden

PEMILIHAN Presiden baru akan berlangsung empat tahun lagi. Joko Widodo-Maruf Amin saja baru 100 hari lebih sedikit bekerja. Tapi, sudah ada yang mulai memetakan kekuatan calon pemimpin setelah duet ini berakhir.

Perusahaan survei Indo Barometer, misalnya, baru saja merilis kandidat potensial dari unsur kepala daerah. Sementara, Anies Baswedan (Gubernur) DKI Jakarta unggul dalam hal dukungan dan keterkenalan. Untuk urusan pengenalan, Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) menjadi pesaing terdekat Anies.

Kenapa kepala daerah? Kita menebak karena unsur kepala daerah merupakan salah satu sumber kepemimpinan nasional ke depan. Ini patut kita dukung agar kantong-kantong pemimpin ke depan tak hanya didominasi politisi-politisi di pusat ibu kota Indonesia saja.

Tentu, hasil survei ini hanya bisa jadi gambaran. Tak bisa dipegang empat tahun ke depan. Sebab, politik itu demikian dinamisnya. Banyak faktor-faktor lain yang menentukan, termasuk dua hal ini: dukungan parpol dan dukungan pemodal.

Tapi, hasil survei ini sah-sah saja dijadikan gambaran awal bagi kepala daerah yang disebut-sebut memiliki peluang. Waktu masih panjang, masih 3-4 tahun lagi. Jika memang ada keinginan –bukan nafsu besar—jadi pemimpin nasional, sudah bisa mengambil ancang-ancang.

Yang perlu dijaga tentu adalah mempertahankan kesan yang baik, kinerja yang maksimal, menjalin jaringan, dan tentu saja berdoa. Tidak perlu pula menjaga citra dengan cara yang aneh-aneh: memelihara buzzer-buzzer nyinyir, sembunyi-sembunyi melakukan turba ke pelosok Indonesia, atau masuk gorong-gorong, misalnya, ketika tak seharusnya masuk ke dalamnya.

Lakukan saja semuanya sebagaimana menjalankan tugas kepala daerah sewajarnya. Berbuat untuk kemajuan daerah. Tak perlu dibuat-buat, tak usah dibikin-bikin.

Satu yang kita ingatkan adalah bahwa kepala daerah bergerak dan beroperasi menggunakan anggaran pemerintah. Karena itu, sepatut-patutnya dana rakyat itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan warga di wilayahnya.

Bahwa kemudian ada implikasi positif secara politis terhadap hasil kerja mereka membangun daerah, maka anggaplah itu sebagai bonus. Namanya bonus, tentu bukan hal yang utama, meski tetap sesuatu yang menggiurkan. (*)