Omnibus Law Dorong Daya Saing di Pasar Internasional

Omnibus Law Dorong Daya Saing di Pasar Internasional
Foto: Doni Ramdhani

INILAH, Bandung - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar menilai, keberadaan omnibus law dapat meningkatkan kesejahteraan. Khususnya dalam perdagangan Internasional. 

Ketua Kadin Jabar Bidang Advokasi Prita Amalia mengatakan, adanya perundang-undangan itu menjadi acuan Indonesia akan lebih agresif dan mampu bersaing dengan negara-negara besar seperti Cina dan AS. 

“Hal lainnya, omnibus law ini akan mendongkrak daya saing Indonesia dalam perjanjian internasional. Dan yang terpenting, omnibus law ini hadir untuk meningkatkan investasi yang kelak akan menghasilkan lapangan pekerjaan bagi Indonesia,” kata Prita saat diskusi publik bertema Omnibus Law untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di University Center UPI Bandung, Selasa (25/2/2020).

Menurutnya, omnibus law itu fokus pada penyederhanaan beberapa aturan menjadi satu aturan. Di antaranya aturan-aturan cipta lapangan kerja dan perpajakan. Aturan hukum sapu jagat itu pun diharapkan bisa menciptakan hukum yang relatif business friendly. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia bisa berasing dengan negara-negara lain. 

“Omnibus law juga diharapkan bisa menjadi pendorong daya saing bangsa Indonesia di pasar internasional,” ujarnya seraya menyebutkan dalam omnibus law ini Kadin berperan sebagai satgas perumusan sesuai keputusan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Sementara itu, guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan penyusunan omnibus law yang dilakukan pemerintah saat ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Menurutnya, ada tiga hal yang disasar yakni undang-undang perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejauh ini, pemerintah menyisir 74 undang-undang yang akan terkena dampak omnibus law. 

“Di dunia, setidaknya ada sembilan negara lain yang sudah menerapkan metode omnibus law sepanjang sejarah. Yaitu Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Singapura,” tambahnya. 

Dia menegaskan, salah satu keunggulan metode omnibus law yakni kepraktisan mengoreksi banyak regulasi bermasalah. Selain itu, aturan itu meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang dengan menyusun sebuah omnibus law sekaligus mengoreksi undang-undang bermasalah yang sedang berlaku. 

Sedangkan, Kepala Biro Hukum Pemprov Jabar Eni Rohyani mengatakan omnibus law ini merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Guna membangun harmonisasi, Pemprov Jabar akan mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak untuk menyepakati omnibus law bersama.