Tegas, Komisi III DPRD Kab Cirebon Enggan 'Disetir' Bupati

Tegas, Komisi III DPRD Kab Cirebon Enggan 'Disetir' Bupati
Ilustrasi/Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Ada pernyataan menarik yang dilontarkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto. Dia menegaskan Komisi III tidak akan bisa disetir Bupati Cirebon, Imron Rosyadi. 

Hermanto mengaku khawatir, komisi III menjadi sasaran tembak OPD berkaitan hasil temuan beberapa proyek bermasalah. "Pak Imron sempat melontarkan pernyataan, akan meminta laporan komisi III terkait ada pekerjaan di beberapa OPD yang bermasalah. Lalu dia berkomentar akan merombak total pegawai pada salah satu OPD tekhnis," kata Hermanto, Rabu (26/2/2020).

Komentar itulah ungkap Hermanto yang ditakutkan menjadi alasan Imron merombak salah satu OPD. Padahal, komisi III sama sekali tidak punya urusan dengan rombak merombak pejabat, karena merupakan hal preogatif bupati. Komisi III, hanya menjalankan fungsinya sebagai kontroling pembangunan disetiap OPD.

"Kami tegaskan sekali lagi, komisi III tidak mau ikut campur masalah kepegawaian. Kita hanya fokus pada pengawasan proyek. Kalau kita menemukan proyek bermasalah, kita akan sidak dan meminta klarifikasi OPDnya," jelasnya.

Terkait komisi III yang akan memanggil Kadis DPUPR dan anak buahnya, Hermanto memastikan pemanggilan dalam waktu dekat. Pihaknya, ingin mengetahui, sampai sejauh mana sebetulnya permasalah proyek DPUPR, sampai banyak masalah dan banyak pekerjaan yang dikerjakan melebihi batas tahun anggaran.

"Pokoknya, mau mutasi besok, mau Kadis DPUPR dan kabidnya diganti, pasti akan kita panggil. Kan penggantinya pasti ada serta penyerahan laporan pekerjaan juga ada. Kita punya urusan dengan dinas bukan orangnya. Jadi siapapun yang nanti jadi penggantinya, ya harus klarifikasi pada kami," tukas Hermanto.

Sebelumnya, kepada sejumlah media, Bupati Imron mengatakan akan meminta laporan proyek proyek bermasalah, hasil temuan komisi III. Menurut Imron, seharusnya setiap OPD melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan. Kalau memang pekerjaan tidak selesai sesuai kontrak, harus diputus kontrak kecuali ada alasan yang tepat. Dirinya juga sempat mendengar, ada beberapa proyek yang tidak selesai tepat waktu, tapi masih saja dikerjakan melebihi tahun. (maman suharman)