Awas...Berani Mainkan KPM, Imron Rosyadi Siap Tindak Tegas

Awas...Berani Mainkan KPM, Imron Rosyadi Siap Tindak Tegas

INILAH, Cirebon - Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, berjanji akan menindak tegas pihak-pihak yang bermain dalam menyalurkan bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Hal itu berkaitan dengan data yang dihimpun tahun lalu, bahwa lebih dari 10 ribu penerima bantuan tidak bisa mendapatkan haknya. Alasannya, kartu penerima bantuan terblokir di Bank BNI.

“Kalau ada yang terblokir dan itu tidak bisa diselesaikan saya mempertanyakan uang hasil endapan di Bank BNI kemana?” kata Imron saat ditemui selepas acara kenaikan pangkat di kantor BKPSDM, Kamis (27/2/2020).

Sampai saat aku Imron, dirinya belum mendapatkan laporan dari Dinas Sosial mengenai persoalan tersebut. Oleh karena itu, Imron mengaku akan meminta klarifikasi kepada Dinas Sosial. Imron mewanti-wanti supaya bantuan dari pemerintah pusat tersebut harus langsung diterima dan dirakan masyarakat.

“Inikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat secara langsung. Jangan sampai dari apa yang telah diberikan disalahartikan oleh pihak-pihak yang acap kali mengambil keuntungan dari setiap program yang digulirkan. Kalau terbukti saya akan berikan sanksi," ujar Imron.

Sementara itu, Koordinator Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Cirebon, Eka Wildanu membantah terjadi penyelewengan dalam penyaluran sembako kepada KPM. Alasannya, penyaluran tersebut langsung ke penerima manfaat yang di transfer ke BNI, sesuai by name by adress.

"Tidak ada penyalahgunaan anggaran. Gagal transaksi itu karena dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui e-waroeng. Kan biasanya NIK dengan penerima tidak sesuai. Sementara penyaluran KPM itu melalui sistem perbankan," elak Eka.

Ketika berbeda data, lanjut Eka, pasti akan error. Uangnya sendiri, tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Otomatis, dana untuk KPM itu dikembalikan lagi ke Kementrian Sosial (Kemensos). Namun lain halnya ketika, KPM itu dapat digunakan. Meskipun pengambilannya tidak utuh sampai habis sesuai penerimaan dalam satu bulan, uang sisa yang ada di KKS dapat digunakan lagi di bulan berikutnya.

“Lain halnya, ketika tidak digunakan selama tiga bulan dalam bertransaksi, otomatis uang di KKS akan kembali ke Kementrian Sosial,” ungkapnya

Eka menambahkan, tahun sekarang memang ada kenaikan Rp40 ribu dari tahun sebelumnya. Sedangkan, ada total Rp150 ribu KPM menerima setiap bulannya. Sedang pencairan KPM, setiap tanggal 10, baru bisa transaksi.

“Banyak keluhan yang terkait gagal transaksi. Kami akui dalam penanganannya belum maksimal. Kita hanya sebatas mendampingi penyaluran. Sementara untuk sistem yang error adanya di pihak perbankan karena mereka yang lebih paham,” tukas Eka. (maman suharman)