Merasa Dijegal, Bakal Calon Independen Mengadu ke Bawaslu Kabupaten Bandung

Merasa Dijegal, Bakal Calon Independen Mengadu ke Bawaslu Kabupaten Bandung
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Lili Muslihat dan Wida Hendrawati mengadu ke Bawaslu Kabupaten Bandung. Pasangan bakal calon bupati/wakil bupati Bandung dari jalur perseorangan itu mengadukan keputusan KPU yang menganggap mereka tidak memenuhi syarat tanpa memberi kesempatan untuk menyerahkan seluruh persyaratan dukungan.

Mereka tak datang seorang diri ke kantor Bawaslu di Soreang tersebut. Namun, mereka ditemani puluhan pendukungnya tepat pukul 10.30 WIB. Dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, kedatangan mereka langsung diterima empat komisioner Bawaslu Kabupaten Bandung.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung Komarudin mengatakan, dengan kewenangan yang melekat pihaknya menawarkan sejumlah pilihan kepada yang bersangkutan apakah akan memilih jalur penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa proses.

“Selanjutnya, bakal pasangan calon memilih untuk menempuh jalur sengketa proses dengan ketentuan batas waktu maksimum pengajuan sengketa sesuai Perbawaslu No 15/2017 penyampaian permohonan sengketa maksimum tiga hari kerja sejak KPU menetapkan,” kata Komarudin, kepada wartawan, Kamis (27/2/2020).

Komarudin dijelaskannya, persyaratan seseorang untuk mengajukan sengketa proses antara lain adanya identitas pemohon dan termohon, adanya objek sengketa yang disengketan baik keputusan maupun Berita Acara (BA) pleno KPU, kedudukan hukum pemohon dan termohon, uraian kejadian dan petitum.

Sejauh ini, Lili dan Wida baru membuat akun Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Sedangkan, legal formal pengajuan permohon belum disampaikan. Penyampaian permohonan paling lambat harus diajukan pada Kamis (27/2/2020) pukul 16.00 WIB.

“Kita lihat saja, apakah pada hari ini yang bersangkutan mau menggunakan ruang yang disediakan Bawaslu atau tidak atas ketidakpuasan yang disampaikannya terhadap keputusan KPU,” ujarnya.

Sementara terkait dengan keputusan KPU Kabupaten Bandung yang menetapkan calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia menjelaskan pihaknya mendapatkan laporan dari Panwascam mereka yang telah ditetapkan tersebut mayoritas berstatus BPD dan perangkat desa.

“Bahkan ada juga seseorang yang tercatat sebagai TKSK masih lolos. Padahal, itu sama seperti Pendamping Desa maupun pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk pendamping desa dan PKH dilarang, kenapa itu diperlakukan berbeda,” ujarnya.

Atas temuan tersebut, Bawaslu sedang mengumpulkan sejumlah barang bukti dan melengkapi dokumen lainnya untuk masuk ke penanganan selanjutnya atas putusan KPU yang dianggap melanggar ketentuan dalam perekrutan penyelenggara pemilu berstatus ad hoc tingkat kecamatan tersebut. (Dani R Nugraha)