Indeks Kerawanan Pemilu Kab Bandung Nomor Empat di Jabar

Indeks Kerawanan Pemilu Kab Bandung Nomor Empat di Jabar
Foto; Dani R Nugraha.

INILAH,Bandung - Kabupaten Bandung masuk dalam daerah yang menggelar Pilkada 2020 dengan tingkat kerawanan tinggi. Hal itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dengan skor 59,24 atau berada di level 5.

Status tingkat kerawanan tinggi itu mencuat setelah Bawaslu Kabupaten Bandung menggelar konferensi pers peluncuran IKP Pilkada 2020, pada Senin (2/3/2020). Peluncuran IKP Pilkada 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung tersebut, dihadiri oleh sejumlah instansi terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, KPU dan sejumlah awak media.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kab Bandung Hedi Ardia mengatakan, IKP 2020 memotret empat dimensi antara lain konteks sosial politik, penyelenggaraan Pemilu bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi politik.

“Secara nasional posisi Kab Bandung berada di peringkat ke-34. Sedangkan apabila klasifikasinya di Pulau Jawa, maka Kab Bandung itu berada di peringkat Sembilan. Sedangkan, diantaranya delapan daerah di Jabar ada di peringkat keempat,” katanya.

Dari empat dimensi yang diukur, skor tertinggi Kabupaten Bandung disumbangkan dari dimensi partisipasi politik sebesar 66,97. Selanjutnya, penyelenggaraan Pemilu bebas dan adil sebesar 64,43. Sedangkan, konteks sosial politik sebesar 63,88 dan kontestasi skornya 42,83.

Untuk partisipasi politik, sub dimensinya terdiri dari partisipasi pemilih, partisipasi partai politik dan partisipasi publik. Sedangkan, untuk dimensi penyelenggaraan Pemilu bebas dan adil terdiri dari hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara dan ajudikasi keberatan pemilu serta pengawasan pemilu.

Sedangkan dimensi konteks sosial politik terdiri dari keamanan, otoritas penyelenggara Pemilu, penyelenggara negara dan relasi kuasa di tingkat lokal. Untuk kontestasi terdiri dari hak politik, proses pencalonan dan kampanye calon.

Dikatakan Hedi, IKP bertujuan untuk menyediakan data, analisis dan rekomendasi bagi jajaran pengawas Pemilu sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran pemilu.

“Selain itu, IKP ini juga bisa menjadi pertimbangan instansi lainnya guna menyiapkan langkah antisipatif atas potensi kerawanan Pilkada serentak 2020,” ujarnya.

Melalui pendekatan preventif ini, IKP akan menjadi instrumen deteksi dini potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pilkada 2020. Diharapkan, sehagal potensi kerawanan bisa diantisipasi, diminimalkan, dan tercegah.

Analisis IKP Pilkada 2020 dihitung dengan menggungakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasar data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah data driven hasil indeks sangat ditentukan oleh data yang ada lapangan bukan berdasar persepsi enumerator (narasumber).

Formulasi perhitungan bobot dihitung secara hierarki dengan kerangka CFA (Conformatory Factor Analysis) yang biasa digunakan untuk mengalisis variabel undimensional dari suatu variabel konstruk pada analisis Structural Equation Modeling (SEM). (rd dani rahmat nugraha).