Pil Pahit bagi Pencemar Sungai Citarum

Pil Pahit bagi Pencemar Sungai Citarum

APA yang dialami PT HAYI dan PT KKTI mestinya jadi pelajaran bagi industri untuk bersahabat dengan Citarum. Sayangnya, DLH masih tergentung Kementerian LHK.

Nama perusahannya keren. PT How Are You Indonesia (HAYI). Tapi, setidaknya sampai peradilan tingkat pertama, perusahaan bernama keren itu divonis berbuat tak keren. Mereka dinyatakan melakukan pencemaran lingkungan hidup di daerah alisan sungai (DAS) Citarum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengukum korporasi itu membayar ganti rugi material sebesar Rp12,013 miliar.

HAYI adalah perusahaan yang berbasis di Cimahi. Tepatnya di Jalan Raya Nanjung, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan. Korporasi ini bergerak di sektor industri tekstil.

Tapi, yang menyeret mereka ke pengadilan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Bukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Minimnya sumber daya manusia (SDM) dan anggaran jadi kendala utama.

DLH Cimahi hanya punya kemampuan melimpahkannya ke Kementerian LHK. Pihak kementerian yang kemudian melakukan gugatan di PN Jakarta Utara.

Kepala DLH Kota Cimahi, Mochammad Ronny menyebutkan, saat itu pihaknya hanya menjadi saksi saja. Gugatan berhasil dimenangkan dan pabrik tekstil itu diharuskan  membayar ganti rugi materiil sebesar Rp12,013 miliar.

Hingga kini DLH belum memiliki SDM yang ideal, mulai pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH), penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) hingga tim ahli. Selain itu anggaran pun belum ada dan pengajuan gugatan itu ada tahapan yang harus dilalui.

Karena belum bisa menindak, pihaknya saat ini baru bisa sebatas melakukan pengawasan. Kemudian jika ditemukan pelanggaran, pihaknya memberikan sanksi. Dari mulai teguran tertulis hingga paksaan pemerintah.

Apabila perusahaan tak menggubris sanksi tersebut dengan melakukan perbaikan, pihaknya akan melaporkannya ke Kementerian LHK untuk ditindaklanjuti, apakah masuk ranah pengadilan atau di luar ranah pengadilan.

“Kementerian relatif lebiih siap karena perangkat-perangkatnya itu sudah ada di sana,” ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Utara yang diketuai Taufan Mandala, mengabulkan gugatan KLHK terhadap HAYI. Perusahaan tekstil itu dinyatakan terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup DAS Citarum. Majelis Hakim menghukum HAYI membayar ganti rugi materiil sebesar Rp12,013 miliar, lebih rendah dari gugatan yang diajukan KLHK sebesar Rp12,198 miliar.

“Ini bukti komitmen kami mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat serius. Kami tidak akan berhenti menyeret pelaku pencemaran dan kejahatan LHK lainnya ke pengadilan. Saat ini lebih dari 780 kasus lingkungan hidup dan kehutanan sudah kami proses di pengadilan,” ujar Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum KLHK.

Rasio menegaskan pelaku pencemaran lingkungan hidup di DAS Citarum harus dihukum seberat-beratnya. Apalagi saat ini pemerintah sedang merestorasi DAS Citarum.

Munurut Rasio Sani, harus ada efek jera bagi korporasi yang tidak serius berkomitmen mengelola airlimbah dan limbah B3 yang dihasilkan. Sebab, akan menjadi tidak adil bagi korporasi-korporasi yang selama ini sangat peduli dengan lingkungan hidup.

“Kita harapkan pengawasan dan penegakan hukum dapat membangun budaya kepatuhan dan efek jera,” kata dia.

HAYI bukan satu-satunya korporasi yang dijatuhi vonis bersalah sebagai pelaku pelanggaran lingkungan hidup. KLHK juga menggugat PT Kamarga Kurnia Textile Industry (KKTI) ke Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Seperti HAYI, KKTI pun dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, pekan lalu. Korporasi itu terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup di lokasi pabriknya, Jalan Cibaligo Km 3 Leuwigajah, Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan.

Majelis Hakim menghukum PTKKTI untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp4,25 miliar. Ganti rugi itu jauh lebih rendah dari gugatan yang diajukan KLHK sebesar Rp18,2 miliar.

“Memang vonisnya lebih rendah dari tuntutan kami. Namun penegakan hukum terhadap perusahaan pencemar di DAS Citarum merupakan komitmen KLHK untuk mewujudkan Citarum Harum. Putusan ini harus menjadi pembelajaran bagi perusahaan lainnya,” tegas Rasio.

Gugatan perdata terhadap pabrik tekstil PTKKTI dilakukan, karena tidak ada keseriusan pihak perusahaan dalam mengelola air limbah dan limbah B3 yang dihasilkan.

KLHK, jelas dia, tidak akan berhenti mengejar dan menyeret pelaku pencemar lingkungan hidup ke pengadilan baik melalui perdatadan atau pidana. Sudah banyak korporasi yang diproses dan dibawa ke pengadilan. Walaupun pencemaran sudah berlangsung lama, akan tetap ditindak. “Kita dapat melacak jejak jejak dan bukti pencemaran lingkungan hidup sebelumnya dengan dukungan Ahli dan teknologi,” ungkap Rasio. (ahmad sayuti)