Sikap Kami: Tercekat Kereta Cepat

Sikap Kami: Tercekat Kereta Cepat

WAKIL Gubernur Uu Ruzhanul Ulum tak perlu menghindar dari pernyataannya soal amdal kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab, sejak awal, amdal dari PT KCIC itu memang bermasalah.

Pemerintah memang mengeluarkan izin amdal pada 2016 lalu. Tapi, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada saat itu, amdal tersebut kurang disertai studi mengenai gerakan tanah, gempa, curah hujan alias banjir.

Maka, sebenarnya, dari amdal yang bermasalah itu, tak heran jika proyek ini berkali-kali tertimpa masalah. Sialnya, kita selalu beranggapan, bahwa apa yang terjadi pada proyek ini tak lebih dari sekadar kecelakaan.

Misalnya, kejadian bocor dan terbakarnya pipa milik Pertamina di Cimahi tidak menjadi kritisi pejabat kita terhadap cara kerja KCIC. Bukannya mengkritisi, yang muncul adalah seolah-olah sikap yang membela. Lalu, ada pula peristiwa-peristiwa kebencanaan seperti di Kabupaten Bandung Barat, tak juga muncul sikap kritis yang kuat dari pemerintah.

Apakah sikap pemerintah karena ini masuk proyek strategis nasional (PSN)? Padahal, betapapun strategisnya proyek ini, maka keselamatan warga harusnya berada di atas segala-galanya. Nyatanya, banyak keluhan warga sekitar proyek yang terdampak, seolah-olah tak terperhatikan selama ini.

Maka, sebenarnya peristiwa banjir yang terjadi di sekitaran jalan tol di wilayah Bekasi, adalah blessing in disguise. Bahwa ada sesuatu masalah yang terjadi pada proyek bernilai Rp60-an triliun ini. Salah satu penyebab meluapnya air ke jalan tol secara luar biasa, kuat dugaan, karena proyek ini.

Kita tidak dalam posisi menentang proyek ini. Kita berpandangan, proyek ini memang penting. Tapi, sepenting apapun, harus tetap berjalan sesuai regulasi dengan sempurna. Tidak boleh mentang-mentang masuk PSN, kemudian regulasi-regulasi terabaikan begitu saja.

Perlu kita ingatkan hal-hal semacam ini karena proyek-proyek strategis semacam kereta cepat ini akan terus bergulir. Salah satu, misalnya, proyek-proyek strategis nasional yang akan banyak muncul begitu terjadi proses rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Jangan sampai terjadi pengabaian-pengabaian seperti yang terjadi selama ini hanya atas nama PSN atau investasi. Sebab, rakyat berada di atas segalanya. Bukan proyek sestrategis apapun, investasi sebesar apapun. (*)