Pejabat DPKPP Bogor Terjerembab Vila Cisarua dan RS di Cibungbulang

Pejabat DPKPP Bogor Terjerembab Vila Cisarua dan RS di Cibungbulang

INILAH, Bogor – Sebagai aparatur sipil negara, karier Irianto cukup moncer. Dia jadi orang kedua di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor. Tapi, kasus perizinan vila dan rumah sakit meruntuhkannya.

Irianto dan Staf Bidang Reklame di DPKPP Kabupaten Bogor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Status itu ditetapkan tepat saat masa waktu penetapan status 1x24 jam habis.

Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy menyebutkan kasus yang melibatkan Irianto dan Faisal erat kaitannya dengan dokumen izin bangunan. Ada dua izin bangunan yang dia sebut menjadi penyebab terjaring operasi tangkap tangannya pejabat dan staf DPKPP Kabupaten Bogor itu, yakni pembangunan vila dan rumah sakit.

Roland menuturkan bahwa vila sang pengusaha itu berada di wilayah Kecamatan Cisarua. Sementara rumah sakit yang akan dibangun itu di Kecamatan Cibungbulang.

“Proses pemberian izin vila dan rumah sakit ini bisa dikatakan terbukti tidak berjalan semestinya, namun kami tidak memberikan garis kuning ke dua bangunan tersebut,” tutur Roland.

Mereka dijerat Undang - Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta.

"Tadi malam status I dan F naik dari terperiksa menjadi tersangka kasus korupsi karena menerima uang yang bukan kewenangannya, mereka kami jerat dengan UU pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy kepada wartawan di Mako Polres Bogor, Kamis, (5/3). (reza zurifwan)