Setelah Suap Pejabat Bogor, Iwan: Plis...Jangan Rayu ASN

Setelah Suap Pejabat Bogor, Iwan: Plis...Jangan Rayu ASN

INILAH, Bogor – Terjaringnya pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor dalam operasi tangkap tangan, membuat Wakil Bupati Iwan Setiawan prihatin. Dia minta masyarakat tak merayu ASN.

Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor, Irianto dan staf dinas Faisal, ditetapkan aparat kepolisian sebagai tersangka suap. Keduanya diduga memainkan proses perizinan dari masyarakat, termasuk pengusaha.

Iwan Setiawan berharap kepada masyarakat luas agar juga taat aturan. Kalau izinnya tidak bisa keluar, tolong jangan merayu atau menyuap para ASN Kabupaten Bogor.

“Praktik suap, gratitfikasi dan lainnya tidak mungkin sepihak. Saya minta tolong kepada masyakat ataupun pengusaha, apabila pengurusan izin tidak sesuai harapan, maka jangan bikin janji, menggoda dan merayu para ASN, hingga keluarga pemerintah daerah menjadi korban,” harap Iwan di Cibinong, Kamis (5/3/2020).

Alumni Universitas Pakuan ini menjelaskan akan memikirkan atau mencoba untuk membuat kotak pengaduan agar masyarakat yang mengurus perizinan atau pelayanan lainnya bisa mengadukan keluhannya kepada Pemkab Bogor.

“Bisa saja kita buat kotak pengaduan asalkan efektif dan ada langkah responsif terkait keluhan warga (terhadap pelayanan ASN Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Irianto dan Faisal selaku Sekretaris Dinas dan Staf Bidang Reklame Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor resmi menjadi tersangka kasus korupsi.

Mereka dijerat Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta.

"Tadi malam status I dan F naik dari terperiksa menjadi tersangka kasus korupsi karena menerima uang yang bukan kewenangannya, mereka kami jerat dengan UU pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy kepada wartawan di Mako Polres Bogor, Kamis, (5/3).

Pria yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menerangkan saat terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), kepolisian juga mengamankan uang Rp 120 juta, dokumen perijinan vila dan rumah sakit serta dua unit mobil.

"Saat diamankan dari penguasaan tersangka I kami mengamankan uang Rp 120 juta namun menurut pengakuan tersangka hanya Rp 50 juta yang merupakan hasil penyerahan dari pihak pengusaha, namun kami masih melakukan pemeriksaan terkait adanya pemberian uang oleh pihak pengusaha untuk dua orang tersangka ini," terangnya. (reza zurifwan)