Karena 2 Hal Ini, Pengerjaan Rest Area PKL Puncak Molor

Karena 2 Hal Ini, Pengerjaan Rest Area PKL Puncak Molor
INILAH, Bogor - Proses pengerjaan proyek rest area PKL Puncak berjalan lamban. Ada dua penyebab utama.
 
Yang pertama, belum adanya revisi MoU antara Pemkab Bogor dengan PT Perkebunan Nusantara VIII. Lalu revisi Detail Enginering Design (DED) Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN), juga tak kunjung rampung. Jadilah proses lelang proyek tak kunjung terjadi.
 
"Proyek rest area PKL Puncak baik yang ada di Pemkab Bogor maupun BBPJN VI belum bisa dilelang karena belum ada revisi MoU antara Pemkab Bogor dengan PT Perkebunan Nusantara VIII, selain itu kami juga persetujuan dari Kepala BBPJN,"  ujar Kasatker Perencanaan dan Pengawasan Metropolitan Jakarta Rien Marla kepada wartawan, Senin (14/1).
 
Pendapat Rien Marla tersebut diamini Kepala Dinas Perdangangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor Dace Supriadi. Pria asli Cariu ini menerangkan dalam waktu dekat Bupati Bogor Ade Yasin dan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII akan menamdatangani MoU kerjasama penggunaan lahan di Gunung Mas seluas 7,5 hektare.
 
"Dulu pernah ada MoU antara Bupati Bogor Nurhayanti dengan PT Perkebunan Nusantara VIII namun karena luas area berubah dan pergantian Bupati Bogor, maka harus ada MoU baru antara Bupati Bogor Ade Yasin dengan PT Perkebunan Nusantara VIII," terang Dace 
 
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bogor Rustandi mengatakan sebelumnya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 Pemkab Bogor menganggarkan Rp 11,3 miliar untuk pembangunan Rest Area PKL Puncak. Sayangnya, tidak terserap karena waktu yang tidak memungkinkan.
 
"Karena penganggaran pembangunan Rest Area PKL Puncak oleh Pemkab Bogor tidak menggunakan tahun jamak atau multi years, maka uang sebesar Rp 11,3 miliar kita alihkan ke bidang lainnya hingga uang tersebut tidak masuk dalam Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPa).
Tahun ini karena junlah kiod bertambah dari 410 menjadi 500an buah dan lainnya maka anggarannya ditambah menjadi Rp 15 miliar," kata Rustandi.
 
Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), ini menambahkan sesuai rencana proyek pembangunan kios dan sarana prasarana Rest Area PKL Puncak ini akan dilelang pada bulan Januari atau Februari tahun 2019 ini.
 
"Jadi karena KemenPU-Pera masuk ditengah perencanaan dan luas area juga bertambah, akhirnya jumlah kios juga ikut bertambah dan kita harus menunggu Detail Engineering Design (DED) dari Kementerian. Tugas kami nanti hanya membangun kios dan sisanya tugas KemenPU-Pera," jelas Rustandi.
 
Ketua BBPJN VI, Direktorat Jenderal Bina Marga Hari Suko Setiono memaparkan KemenPU-Pera memganggarkan Rp15 miiar untuk pematangan lahan dan membangun jalan masuk ke area dengan panjang kurang lebih 5 Km.
 
"Tugas kami hanya penatangan lahan dan pembangunan jalan, sementra pembangunan masjid di lokasi rest area PJL Puncak ditangani oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya," papar Hari.