Kabag Hukum Ingatkan Swasta Ikuti Instruksi Wali Kota Bogor

Kabag Hukum Ingatkan Swasta Ikuti Instruksi Wali Kota Bogor
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM Pemkot Bogor ingatkan masyarakat dan pihak swasta mengikuti instruksi Wali Kota Bogor untuk berdiam diri di rumah menyusul pandemi virus corona yang belum kunjung usai.

"Ya, dengan ditetapkannya Keadaan Luar Biasa (KLB) akibat Covid-19 Kota Bogor oleh Pemerintah Kota Bogor pada Jumat lalu (20/3/2020), kemudian melalui Instruksi Wali Kota Bogor Nomor 500/75-Hukham tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani Plt Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, selanjutnya menekankan untuk penghentian sementara Kegiatan Perkantoran Swasta dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19 di Kota Bogor," ungkap Alma pada Rabu (25/3/2020).

Alma menjelaskan, imbauan Pemkot Bogor itu selain untuk pekerja juga ditujukan kepada para pengusaha untuk pembatasan waktu berdagang. Berdasarkan surat nomor 500/74-Hukham tanggal 23 Maret 2020, pemberlakuan kegiatan tersebut ditetapkan sampai dengan 2 April 2020.

"Keseriusan Pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah sebagaimana protokol yang telah disampaikan, tentunya harus diperketat. Apalagi dengan adanya status tanggap darurat dan penetapan KLB di Kota Bogor setelah bertambahnya PDP yang berubah menjadi Positif Covid-19 seperti yang terjadi pada Pak Wali Kota Bogor Bima Arya," tutur Alma.

Alma menambahkan, ada kekhawatiran jumlah korban virus corona akan terus bertambah. Maka, masyarakat diminta semakin sadar dan taat imbauan pemerintah.

"Bahwa Pak Dedie Rachim, sangat menekankan tindakan nyata melalui kegiatan oleh Gugus Tugas yang dibentuk di Kota Bogor untuk segera melakukan upaya penanganan penyebaran Covid-19, BPBD membantu Dinas Kesehatan (Dinkes) yang saat ini berjuang," tuturnya.

Alma membeberkan, selain itu adanya BKO dari personil OPD yang tidak terlalu sibuk dalam kegiatan dengan seperti penyemprotan disinfektan, pembersihan tempat-tempat yang kotor, pembubaran tempat kerumunan dan Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat juga memastikan tidak ada perjalanan dinas keluar kota bagi ASN, hal itu untuk mensupport kegiatan-kegiatan penanggulangan wabah.

"Saa ini intinya kami hanya fokus pada penanganan Covid-19 sampai benar-benar normal. Dalam percepatan penanganan Covid-19, Pemkot Bogor juga membentuk tim oengawas yang terdiri dari Pimpinan Forkopimda untuk bersama memonitor dan mengarahkan tim gugus tugas maupun tim crisis center yang berada di rumah dinas Wali Kota Bogor untuk bekerja optimal, setelah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bogor nomor 900.45-215 tanggal 20 Maret 2020, sinergi semua pihak di Kota Bogor menjadi hal yang utama," beber Alma.

Alma menegaskan, terhadap tujuh payung hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Bogor, tentunya peran Bagian Hukum dan HAM akan menjadi penguat dalam kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Bogor, semua elemen masyarakat diharapkan mengetahui betapa dahsyatnya penularan wabah Covid-19.

"Nah, tetapi jika semua unsur mengikuti protokol yang dianjurkan, seperti sosial distance dan menghindari kontak, paling tidak membuat penyebaran dapat ditekan dan para tenaga medis sebagai Orang Dalam Resiko (ODR) tidak bertambah panik karena keterbatasan fasilitas kesehatan," pungkasnya. (Rizki Mauludi)