2018, Transaksi Pengalihan Hak Capai Rp4,8 Triliun

2018, Transaksi Pengalihan Hak Capai Rp4,8 Triliun
INILAH, Bandung - Sepanjang 2018 lalu, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar menyebutkan nilai transaksi sehubungan dengan pendaftaran atau pengalihan hak itu mencapai Rp4,8 triliun.
 
Kepala Kanwil BPN Jabar Yusuf Purnama mengatakan, catatan itu berasal dari 27 satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN Jabar. Pihaknya menggunakan sistem untuk proses permohonan masyarakat mulai dari pendaftaran, balik nama, roya, hingga semua proses yang transparan dan dapat dimonitor.
 
Menurutnya, untuk meningkatkan penerimaan negara itu pihaknya bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Secara umum, BPN memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan, pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah. 
 
“Nantinya, data tersebut bisa dimanfaatkan DJP untuk meningkatkan penerimaan negara,” kata Yusuf, Selasa (15/1).
 
Kini, dengan adanya peningkatan target sertifikasi tanah dengan sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan berjenjang langkah berikutnya pihak Pemda akan menerbitkan Nomor Objek Pajak (NOP) baru. 
 
Khusus wilayah Kota Bandung, semua telah dipetakan dengan sistem PTSL. Sekitar 1.273 juta bidang yang menjadi target, 900an ribu bidang kini bersertifikat. Semua bidang itu harus dipastikan memiliki NOP. Hingga bidang yang hanya berupa semak-semak pun harus terpetakan dan diketahui wajib pajaknya. 
 
“Dengan PTSL itu langsung dapat diketahui seseorang punya berapa bidang, sehingga dapat dilakukan penggalian potensi,” ucapnya.
 
Yusuf menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya berencan mengajak pihak Kanwil DJP Jawa Barat I pada Rapat Kerja BPN Provinsi Jabar yang akan diselenggarakan pada akhir Januari 2019.
 
Di tempat yang sama, Kepala Kanwil DJP Jabar I Yoyok Satiotomo fakta itu terungkap saat pihaknya berkunjung ke Kanwil BPN Jabar. Kunjungan kerja tersebut untuk bersinergi dengan berbagai instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.
 
“Selain bersilaturahmi, pertemuan ini untuk membahas bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dilakukan terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak,” kata Yoyok.
 
Dia menuturkan, sebelumnya kedua belah pihak itu membicarakan tentang rencana kerja sama dalam hal pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada pendaftaran hak pertama kali dan pendaftaran peralihan hak, sekaligus penyelenggaraan layanan terpadu satu atap dari tiga instansi yaitu DJP, BPN, dan Pemda dengan sistem online.
 
Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), secara eksplisit terdapat hal yang mengatur kewajiban pemberian data dan informasi kepada DJP. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 dan 35A. Dimana, setiap instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya (ILAP) wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 31/2012, jenis data dan informasi yang disampaikan kepada DJP berupa data dan informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta dan utang yang dimiliki, penghasilan yang diperoleh atau diterima, dan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban, transaksi keuangan, dan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan. 
 
“Data-data itu dapat menjadi bahan pengawasan kami kepada wajib pajak. Dengan dilakukan secara online, nantinya penelitian formal dapat dilakukan secara terintegrasi yang meliputi validasi keabsahan dokumen pembayaran, baik atas bukti pembayaran PPh final maupun BPHTB sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah. Untuk PPh final, validasi mengacu kepada Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) yang rekonsiliasinya dilakukan secara online oleh DJP,” sebutnya.
 
Yoyok menegaskan, semua data yang diterima dari BPN itu hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan. Secara keseluruhan, hasil sertifikasi tanah BPN ataupun proses pengalihan hak dapat menjadi bahan bagi DJP untuk penggalian potensi melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan.

Loading...