Hari Kedua Test Corvid 19, Kabupaten Bogor Butuh APD dan Rapid Test

Hari Kedua Test Corvid 19, Kabupaten Bogor Butuh APD dan Rapid Test
foto: INILAH/Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Di hari kedua rapid test corvid 19, Bupati Bogor Ade Yasin meninjau pelaksanaan pemeriksaannya, salah satunya di Puskesmas Keradenan, Kecamatan Cibinong.

Kepada wartawan, Ia menerangkan sasaran pemeriksaam masih seputar Orang Dengan Resiko (ODR), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), lingkar dalam atau keluarga orang yang terkonfirmasi positif terjangkit wabah virus corona dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).

"Hari ini pelaksanaan rapid test corvid 19 yang kedua, sasarannya masih ODR, lingkar dalam orang yang terkonfirmasi positif terjangkit wabah virus corona, PDP dan ODP, pemeriksaan ini kami lakukan secara masif dan simultan di beberapa tempat untuk mencegah penyebaran wabah virus corona," terang Ade kepada wartawan, Kamis (26/3).

Politisi PPP ini menyatakan hasil positif rapid test corvid 19 akan ditindaklanjuti dengan metode test swap menggunakan alat Viral Transport Medium (VTM) dan akan diuji di laboratarium Kementerian Kesehatan.

"Kemarin di RSUD Cibinong ada PDP yang positif ketika diuji rapid test corvid 19, namun itu belum fix positif karena akan ditest lagi dengan metode swap dengan alat VTM lalu air liurnya akan kami uji di laboratarium Kementerian Kesehatan," tambahnya.

Ade menuturkan kedepan Kabupaten Bogor ada 4.600 alat rapid test corvid, hal ini dibutuhkan karena Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan dan 435 desa atau kelurahan.

"1.600 unit alat rapid test corvid 19 dari pemerintah pusat, 1.000 unit kita beli dan 2.000 unit lagi dapat bantuan dari Danau Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT)," tutur Ade.

Ia menjelaskan lantaran ruang isolasi di beberapa rumah sakit sudah penuh, maka jajarannya berencana menggunakan Gedung BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kecamatan Kemang untuk dijadikan rumah sakit darurat.

"Ruang isolasi mulai dipenuhi PDP atau pasien positif wabah virus corona hingga kita harus mengantisipasi dengan menjadikan Gedung BPSDM  Kemendagri sebagai rumah sakit darurat virus corona, kalau itu terjadi maka kita butuh peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatannya," jelasnya.

Ade melanjutkan hingga saat ini pihaknya masih kekurangan Alat Pengaman Diri (APD) bagi petugas kesehatan, karena masker, pakaian dan sarung tangan itu harus dibuang setiap habis memeriksa kesehatan PDP, ODP dan pasien yang positif terjangkit wabah virus corona. 

"Salah satu kendala  Pemkab Bogor adalah terbatasnya APD, hingga kalau dibiarkan wabah virus corona ini bisa menular kepada para petugas kesehatan hingga kami pun menghimbau kepada masyarakat untuk membatasi sosialisasi dirinya dengan orang lain," lanjut Ade. (Reza Zurifwan)