Apresiasi Rp5 T, Tapi….

Apresiasi Rp5 T, Tapi….

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan membantu warga rawan miskin karena dampak wabah corona. Langkah ini kita apresiasi. Tapi, tak lupa kita ingatkan, proses penyalurannya mesti seminimal mungkin memunculkan kegaduhan.

 

Langkah ini adalah bentuk kepedulian Pemrov dan DPRD Jabar terhadap warga terdampak. Rencana bantuan keuangan ini, kalau kita perhatikan, sudah mulai terencana ketika Gubernur Ridwan Kamil, akhir pekan lalu, mengumumkan tujuh daerah masuk zona merah corona.

 

Kita apresiasi karena begitu banyak warga Jabar yang terpapar persoalan corona. Tak hanya terdampak virus, melainkan juga dampak ekonomisnya. Jabar tak hanya daerah dengan penduduk terbanyak, tapi juga kawasan dengan warga yang rentan. Banyak warganya bergerak di sektor UMKM atau bekerja di sektor nonformal yang posisinya begitu fragile.

 

Kira-kira, merekalah sebagian yang akan menerima bantuan itu. Mereka yang selama ini tak menerima bantuan finansial dari pemerintah pusat.

Jangan pandang dari angkanya yang hanya Rp500 ribu untuk satu keluarga. Kecil. Tapi, setidaknya uang sebanyak itu, bisa menyambung dapur warga terdampak secara finansial itu. Setidaknya untuk beberapa hari.

 

Angka Rp500 ribu memang tak seberapa. Tapi, menjadi seberapa jika dikalikan sekitar sejuta warga terdampak. Artinya, jika penerima sebanyak sejuta, maka dana yang dibutuhkan sebulan tak kurang dari Rp500 miliar. Pemprov Jabar menyiapkan Rp5 triliun untuk itu. Lebih dari 10% APBD Jabar tahun ini yang Rp46 triliun.

 

Untuk mendapatkan angka sebesar itu, tentu tidak mudah. Penghematan terpaksa dilakukan di berbagai mata anggaran dan kegiatan. Pergeseran anggaran disepakati bersama DPRD.

 

Artinya, meski hanya Rp500 ribu sebulan, bantuan itu patut kita syukuri. Dalam kondisi seperti itu, tak patut kita tak berterima kasih atas bantuan, seberapa pun nilainya.

Nah, yang perlu kita ingatkan adalah soal penyalurannya. Tentu, karena total anggaran yang besar, penyalurannya tak hanya mesti terarah kepada mereka yang berhak, tapi juga memiliki transparansi dan akuntabilitas yang kuat.

 

Kita memperhitungkan, jika hal semacam itu tak dilakukan, penyaluran ini akan banyak menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi, Pemprov Jabar tak punya waktu banyak untuk mengatur mekanisme teknis penyalurannya.

 

Kita berharap Pemprov Jabar tak abai soal ini. Sebab, selain memungkinkan terjadi penyelewengan, hal-hal semacam ini pada saatnya bisa menjadi senjata secara politik bagi yang tak suka dengan langkah-langkah mereka.