Mau Lockdown, Kabupaten/Kota di Jabar Diminta Ajukan Rekomendasi Dulu

Mau Lockdown, Kabupaten/Kota di Jabar Diminta Ajukan Rekomendasi Dulu
Ilustrasi/Inilahkoran

INILAH, Bandung- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meminta pemerintah 27 kabupaten kota mengajukan rekomendasi sebelum menerapkan kebijakan karantina lokal atau lockdown. 

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzahnul Ulum mengatakan, pihaknya menghargai kebijakan kepala daerah yang melakukan langkah-langkah pencegahan sepanjang tidak keluar dari payung hukum normatif. 

"Ada hirarki pemerintahan, ada tupoksi masing-masing sesuai tingkatan jabatan. Seperti penanganan corona pemerintah daerah memang memiliki hak otonom. Tapi ada kebijakan pemerintah pusat antara lain terkait karantina yang harusnya berangkat dari rekomendasi pemerintah provinsi,” ujar Uu, Minggu (29/3/2020).

Secara prosedur, menurut UU, kebijakan lockdown di sejumlah daerah harus meminta rekomendasi dari provinsi. Setelah itu,  disampaikan ke pemerintah pusat.

"Semua 27 kabupaten/kota kalau ingin lockdown seperti itu adanya mengajukan rekomendasi," katanya.

Rekomendasi beserta pertimbangan-pertimbangan daerah mutlak dikaji lebih dulu karena lockdown memiliki dampak sosial.

“Minimal ada pertimbangan-pertimbangan, tidak susah kok, pemerintah pusat nanti pasti melihat dan mempertimbangkan kondisi di daerah,” paparnya.

Menurutnya penerapan karantina lokal harus mempersiapkan banyak hal terutama pemenuhan kesejahteraan warga yang terkena dampak. Dia mengambil contoh Pemprov Jabar yang sudah merencanakan akan membagikan bantuan Rp500.000 bagi warga miskin baru yang terdampak corona.

“Makanya pemerintah provinsi sudah mempersiapkan bantuan bagi yang terdampak sebesar Rp500.000,” ujarnya.

Uu mengaku kebijakan karantina lokal seperti yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya baik guna menekan penyebaran virus. Namun, dia meminta kebijakan tersebut mempertimbangkan aspek hukum dan dampak sosial. (Rianto Nurdiansyah).