Perkuat Pencegahan Covid-19 dengan Gerakan Total

Perkuat Pencegahan Covid-19 dengan Gerakan Total
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor Alma Wiranta menegaskan, pencegahan penyebaran Covid-19 harus terus diperkuat melalui gerakan total, terpadu, dan terarah. Hal tersebut sebagai kelanjutan kebijakan pusat yang dilaksanakan di daerah. 

Menurutnya, dari perspektif pertahanan negara ancaman nonmiliter berupa wabah penyakit Covid-19  ini harus dihadapi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa secara semesta. Sejatinya, pertahanan negara direalisasikan dengan tindakan atau upaya menyeluruh secara total.

"Oleh karenanya, ini saatnya yang tepat bagi kita untuk menunjukkan semangat setia kepada negara Indonesia melalui upaya dibidang kita masing-masing untuk menjaga keselamatan jiwa sesama bangsa Indonesia," kata Alma melalui video confrence, belum lama ini.

Alma membeberkan, dalam UU No 3/2002 dan Buku Putih Pertahanan (2015-2019) mengamanatkan untuk penguatan melalui tindakan nyata. Implementasi tindakan nyata tersebut melalui kegiatan-kegiatan langsung yang tepat pada sasaran. Pemkot Bogor telah melaksanakan hal tersebut dengan baik sesuai petunjuk dan arahan pemerintah pusat, seperti membuat keputusan strategis dalam penanganan penyebaran Covid-19, diantaranya membuat Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Bogor.

"Ada juga telah dibuatnya Keputusan Wali Kota (Kepwal) tentang Status Tanggap darurat Wabah Covid-19, Kepwal tentang Keadaan Luar Biasa (KLB) Kota Bogor dan Kepwal tentang Crisis Center Kota Bogor," sebutnya. 

Alma menambahkan, termasuk situasi terakhir dengan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk membebaskan masyarakat dalam angsuran kredit dan pajak. Dia mengaku, Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor kini mempelajari draft yang disampaikan Bapenda Kota Bogor yang nantinya akan dibuat Keputusan Wali Kota tentang penetapan pembayaran pajak terhutang oleh restoran, hotel, tempat hiburan dan lainnya sebagai dampak dari penetapan KLB Penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.

"Regulasi hanya sebagai pendorong untuk orang agar patuh, tetapi yang lebih penting adalah implementasi secara total-terpadu-terarah dalam menangani wabah penyakit Covid-19. Ini juga harus melibatkan partisipasi dan kolaborasi aktif dari semua komponen masyarakat seperti tenaga medis, dokter, peneliti, pemerintah pusat/daerah, sukarelawan, swasta, pengusaha, pedagang pasar, toko kelontong, pelajar, ojek, supir angkot, dan sebagainya. Protokol Pemerintah saat ini akan berubah menjadi instrumen penegakkan hukum jika dalam proses implementasi pertahanan semesta tersebut tidak dilaksanakan secara total-terpadu-terarah," pungkasnya. (Rizki Mauludi)