APPI Ajukan Restrukturisasi Kredit

APPI Ajukan Restrukturisasi Kredit
antarafoto

INILAH, Bandung - Pandemi virus corona diakui Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berdampak terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, APPI mengajukan opsi restrukturisasi kredit para debitur.

“Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kami dari APPI bersama dengan seluruh anggota perusahaan pembiayaan menawarkan restrukturisasi atau keringanan para debitur yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat pandemi virus corona,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno, Minggu (29/3).

Menurutnya, jenis restrukturisasi atau keringanan yang ditawarkan antara lain perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran, dan jenis keringanan lainnya yang ditawarkan perusahaan pembiayaan. 

Secara rinci, Sekjen APPI Sigit Sembodo menuturkan pengajuan permohonan restrukturisasi dapat dilakukan para debitur yang terkena dampak penyebaran virus corona dengan sejumlah persyaratan.

Dia menuturkan, keringanan itu diperuntukkan bagi debitur yang terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp10 miliar. Mereka tergolong pekerja sektor informal atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Selain itu, debitur yang mendapatkan keringanan itu tidak memiliki tunggakan sebelum 2 Maret 2020 saat pemerintah mengumumkan pandemi virus corona. Dia merupakan pemegang unit kendaraan  jaminan, dan kriteria lain yang ditetapkan perusahaan pembiayaan,” sebutnya.

Sigit menjelaskan, tata cara pengajuan restrukturisasi berlaku mulai Senin (30/3) dan dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan restrukturisasi (dengan cara mengisi formulir yang dapat diunduh dari situs resmi perusahaan pembiayaan. Serupa dengan itu, pengembalian formulir pun dilakukan melalui e-mail tanpa harus mendatangi kantor perusahaan pembiayaan. Terakhir, persetujuan permohonan restrukturisasi akan diinformasikan perusahaan pembiayaan pun melalui e-mail. 

Bagi debitur yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi, Sigit menegaskan mereka agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi yang telah disepakati bersama. 

“Intinya, perusahaan pembiayaan tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada para debitur. Bagi mereka yang tidak terdampak wabah virus corona diharapkan tetap melakukan pembayaran angsuran agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan),” ucapnya seraya mengingatkan para debitur tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan. 

Sementara itu, Kepala OJK Kantor Regional (KR) 2 Jabar Triana Gunawan menegaskan relaksasi atau keringanan itu khusus bagi para debitur yang terdampak langsung pandemi virus corona. Berdasarkan mekanismenya, keringanan kredit itu tidak diperuntukkan bagi semua debitur.

“Tak dipungkiri, masyarakat masih banyak yang keliru. Relaksasi itu tidak otomatis untuk semua debitur. Ini hanya bagi yang terdampak,” ujar Triana.

Dia menjelaskan, bank dan lembaga keuangan nonbank akan melakukan assessment terhadap debitur yang terdampak dan seberapa besar dapat memberikan keringanan. Masing-masing lembaga keuangan itu diakuinya memiliki kemampuan yang berbeda sehingga tidak bisa seragam.

“Bagi debitur yang tidak terdampak  atau yang terdampak namun masih mampu membayar angsuran, diimbau untuk tetap menunaikan kewajiban pembayarannya. Hal ini bertujuan untuk lebih menguatkan bank dan lembaga keuangan nonbank agar dapat secara maksimal menolong debitur yang terkena dampak yang memerlukan,” jelasnya.

Untuk itu, OJK KR 2 Jabar akan tetap berkomunikasi dengan bank dan lembaga keuangan nonbank untuk melakukan berbagai antisipasi terhadap operasional layanan masyarakat. Tentu, bantuan yang diberikan kepada para debitur itu dilakukan dengan tetap menjaga kecukupan likuiditas agar tetap bisa berjalan dengan baik. (dnr)