Siap-siap, Jabar Berlakukan Karantina Wilayah

Siap-siap, Jabar Berlakukan Karantina Wilayah
Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) berkeliling untuk mengecek kesiapan lokasi tes massal (Rapid Test) di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (22/3/2020). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan 3 lokasi tes massal wabah virus COVID-19 di stadion Jalak Harupat, stadion Pakansari dan stadion Patriot Chandrabhaga untuk deteksi dini warga yang kemungkinan terpapar virus. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.

INILAH, Bandung- Jawa Barat mempertajam rencana karantina wilayah. Rencananya hari ini akan dirampungkan.

Di rumah dinas wali kota Bogor, kedua pejabat itu bertemu. Meski libur, Minggu (29/3) itu mereka tak berleha-leha. Keduanya, Plt Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Bupati Bogor Ade Yasin, serta sejumlah pejabat, membahas rencana lock down lokal. Tentu, pertemuan itu mengikuti protokol sosial dan phisycal distancing.

Rencananya, karantina lokal belum akan dijalankan sepenuhnya. Kota Bogor baru akan menggelar simulasi, Senin (30/3) ini. Pemkab Bogor mengaku kesulitan karena luas wilayah kabupaten berkecamatan 40 dengan wilayah berbatasan mulai dari Kabupaten Bekasi, Depok, Cianjur, Sukabumi, hingga Kabupaten Lebak di Banten.

“Kesepakatan kami, lebih mendorong pelaksanaan lock down ini didahului DKI Jakarta, kalau dirasakan penting atau perlu. Kalau Kota Bogor merasa penting dan perlu. Masalahnya keputusan bukan didaerah, tapi pemerintah pusat,” jelas mantan pejabat KPK itu.

Maka, ada tiga hal yang hendak ditunggu. Keputusan pemerintah pusat, sikap Gubernur DKI Jakarta, dan tentu saja restu Gubernur Ridwan Kamil. Khusus restu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, rencananya, hari ini akan dipertajam.

“Opsi lock down atau karantina wilayah, khususnya untuk zona merah ini sedang kita bahas. Besok akan dirampungkan,” kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Minggu (29/3).

Emil, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat, tetap menyerahkan keputusan lock down atau karantina sejumlah wilayah di Jabar kepada pemerintah pusat.

“Apapun itu, saya selalu koordinasi dengan Pak Doni Monardo (Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19) untuk meminta izin. Jadi, tidak boleh ada daerah yang melalukan lock down tanpa izin pemerintah pusat,” ucapnya.

Menurutnya, jika demi keselamatan warga, para lurah, RW, RT melakukan karantina kewilayahan, argumentasinya bisa diterima. “Yang level kota, kabupaten dan provinsi, itulah yang harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Dalam konteks itu, Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah 27 kabupaten/kota mengajukan rekomendasi sebelum menerapkan kebijakan karantina lokal atau lock down. 

Uu mengatakan, pihaknya menghargai kebijakan kepala daerah yang melakukan langkah-langkah pencegahan sepanjang tidak keluar dari payung hukum normatif. 

“Ada hirarki pemerintahan, ada tupoksi masing-masing sesuai tingkatan jabatan. Seperti penanganan corona pemerintah daerah memang memiliki hak otonom. Tapi ada kebijakan pemerintah pusat antara lain terkait karantina yang harusnya berangkat dari rekomendasi pemerintah provinsi,” ujar Uu, Minggu (29/3).

Secara prosedur, menurut Uu, kebijakan lock down di sejumlah daerah harus meminta rekomendasi dari provinsi. Setelah itu,  disampaikan ke pemerintah pusat.

“Semua 27 kabupaten/kota kalau ingin lock down seperti itu adanya mengajukan rekomendasi,” katanya.

Rekomendasi beserta pertimbangan-pertimbangan daerah mutlak dikaji lebih dulu karena lock down memiliki dampak sosial.

“Minimal ada pertimbangan-pertimbangan. Tidak susah kok, pemerintah pusat nanti pasti melihat dan mempertimbangkan kondisi di daerah,” paparnya.

Menurutnya penerapan karantina lokal harus mempersiapkan banyak hal, terutama pemenuhan kesejahteraan warga yang terkena dampak. Dia mengambil contoh Pemprov Jabar yang sudah merencanakan akan membagikan bantuan Rp500.000 bagi warga miskin baru yang terdampak corona.

“Makanya pemerintah provinsi sudah mempersiapkan bantuan bagi yang terdampak sebesar Rp500.000,” ujarnya.

Uu mengaku kebijakan karantina lokal seperti yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya baik guna menekan penyebaran virus. Namun, dia meminta kebijakan tersebut mempertimbangkan aspek hukum dan dampak sosial.

Sejumlah kabupaten/kota memang sudah siap-siap melakukan karantina wilayah. Pemkab Garut segera memberlakukan karantina wilayah secara terbatas dengan menitikberatkan pada pengetatan pembatasan gerak kegiatan masyarakat mulai Senin (30/3).

Langkah tersebut diterapkan terutama di kawasan perkotaan dan sejumlah kecamatan yang ditengarai berisiko tinggi terjadi penyebaran Covid-19 dengan banyaknya kasus orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP).

Nantinya, lalu lintas pada beberapa jalur menuju pusat keramaian di perkotaan dibatasi. Lalu lintas orang di kecamatan-kecamatan ditengarai berisiko tinggi terjadi penyebaran Covid-19 dengan banyaknya ODP/PDP atau berpotensi dikunjungi warga dari luar Garut dari daerah zona merah akan diawasi ketat. Setiap warga keluar masuk kecamatan tersebut diperiksa kesehatannya oleh tim medis dari puskesmas bersangkutan agar dapat dipastikan tidak terpapar Covid-19.

“Jadi, untuk karantina wilayah perkotaan, perlu ditegaskan lagi bahwa kita akan memberlakukan yang intinya membatasi gerak orang supaya tidak berkerumun di satu tempat,” kata Bupati Garut Rudy Gunawan, Minggu (29/3).

Karena itu pula, kendati lalu lintas warga diperketat, akses warga terhadap pusat perekonomian tidak ditutup. Pertokoan, pasar, bahkan pabrik-pabrik masih diperbolehkan beroperasi.

“Untuk pabrik, masih dipersilahkan beroperasi karena kewenangan untuk berhenti tidaknya pabrik, kewenangannya, kita menunggu dari Kementerian Tenaga Kerja,” kata Rudy.

Dia berharap ada pengertian dari masyarakat menyangkut dipatuhinya penjagaan jarak kontak sosial (social distancing) yang saat ini dinilainya masih belum efektif. Dia menilai social distancing merupakan cara paling efektif dilakukan untuk bisa mengurai penyebaran Covid-19 yang perkembangannya kian mengkhawatirkan itu.

Rudy menyebutkan, karantina wilayah secara terbatas itu mesti dilakukan karena kian mengkhawatirkannya peningkatan kasus ODP di Garut yang kini hampir menyentuh angka 600. Kabupaten Garut bahkan sudah terkepung daerah zona merah Covid-19, yakni Bandung, Tasikmalaya, dan Sumedang.  (ing)