Pemerintah Larang Mudik, Aturan Kongkretnya Mana?

Pemerintah Larang Mudik, Aturan Kongkretnya Mana?
Ilustrasi/Antara Foto

INILAH, Jakarta - Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, menegaskan Prabowo memiliki wewenang melarang jajarannya untuk mudik ditengah masa darurat COVID-19 alias virus corona.

Namun, larangan bagi publik untuk mudik dibutuhkan aturan yang kongkrit dan tegas dari pemerintah.

"Jadi, Please. Sobat, Bapak/Ibu jangan Mudik dulu. Kami, Pak @prabowo memiliki wewenang untuk melarang dg tegas dan paksaan di lingkungan @Kemhan_RI tp untuk publik kami akan mengusulkan aturan yg konkrit dan tegas kpd pemimpin tertinggi, sambil mengajak Publik u/ tdk mudik dulu," tulis akun Twitter @Dahnilanzar, dikutip Minggu (29/3/2020).

Dahnil menyatakan, jumlah Dokter di seluruh Indonesia saat ini sekitar kurang lebih 110 ribuan orang, artinya satu dokter melayani kurang lebih 2200-an penduduk, dan sebaran dokter tersebut tidak merata di seluruh Indonesia, masih terpusat di kota. Maka, penting untuk memastikan sanak saudara kita tak mudik untuk saat ini.

"Karena, ketika Covid 19 menyebar ke desa-desa, dimana secara Demografi penduduk di desa diisi oleh penduduk berusia tua dg fasilitas kesehatan minim dan jumlah dokter terbatas, maka Desa-Desa kita akan tumbang. Desa-Desa kita tumbang maka Lumbung pangan kita pun akan roboh," tulis dia. [Inilahcom]