Bawaslu Kabupaten Bandung Non-Aktifkan Panwaslu Kecamatan dan Desa

Bawaslu Kabupaten Bandung Non-Aktifkan Panwaslu Kecamatan dan Desa
net

INILAH, Bandung - Dampak dari penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung akan menonaktifkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu Kecamatan) dan Panwaslu Desa.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehudin mengatakan, penonaktifan pengawas adhoc itu berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI tentang pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa. Kebijakan ini diambil menindaklanjuti penundaan beberapa tahapan dalam pilkada. 

Menurutnya, jumlah yang dinonaktifkan itu sebanyak 93 orang Panwaslu Kecamatan, 31 Kasek selaku pemegang uang muka kegiatan (PUMK), dan 217 staf kesekretariatan, serta 280 Panwaslu Desa. 

Berdasarkan hitungan tersebut, jumlah total tenaga adhoc di jajaran Bawaslu Kabupaten Bandung yang dinonaktifkan yakni sebanyak 621 orang. Mereka dinonaktifkan sejak 31 Maret hingga persoalan Covid-19 ini tuntas.

“Mulai 31 Maret 2020 ini kami nonaktifkan sementara dulu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa. Ini berarti masa kerja mereka ditunda,” kata Januar di Soreang, Senin (30/3/2020).

Dia mengatakan, dengan dinonaktifkannya seluruh pengawas adhoc itu secara otomatis honorarium mereka akan diberhentikan sementara. Namun untuk beban biaya operasional tetap dibayarkan.

"Panwaslu kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret 2020. Panwaslu desa yang dilantik setelah 14 Maret tidak diberikan honorarium Maret. Panwaslu desa yang dilantik sebelum 15 Maret diberikan honorarium Maret,” ujarnya. (Dani R Nugraha)