(Sikap Kami) Setelah Pilkada, Lalu Apa?

(Sikap Kami) Setelah Pilkada, Lalu Apa?
(Antara Foto)

DPR sepakat menunda Pilkada Serentak 2020. Terbuka kemungkinan pilkada digelar tahun depan. Tapi, pilkada bukan satu-satunya yang harus ditunda. Banyak hal lain yang harus digeser ke belakang.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP, Senin (30/3), muncul tiga opsi penundaan itu: Desember 2020, Maret 2021, atau Juni 2021. Tergantung kapan wabah corona reda.

Kita patut mengapresiasi kesepakatan ini. Sejak awal, kita sudah memperhitungkan, pilkada tak layak digelar di tengah suasana tak pasti seperti saat ini. Tinggal kita tunggu Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Undang-undang Pilkada 2020.

Tapi, selain Pilkada Serentak 2020, mestinya banyak lagi agenda nasional atau internasional yang patut ditunda. Salah satunya sudah dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menunda Formula E.

Kita juga berpendapat, agenda ke depan banyak yang harus ditunda. Salah satunya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua. Biasanya digelar September, hampir pasti atlet-atlet tak siap sepenuhnya menghadapi PON. Sama halnya, Papua yang persiapannya tertatih-tatih, kini akan makin repot. Jadi, hukumnya wajib tunda.

Bahkan, di tengah persiapan MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika, kita juga ragu apakah bisa menyiapkan sirkuit tepat waktu. Jika tidak, ya sudah, tunda saja.

Yang tak kalah pentingnya lagi adalah menunda konsentrasi kita pada rencana pemindahan ibu kota. Ini bukan situasi yang mendesak untuk memikirkan ibu kota baru. Penanganan virus corona jauh lebih penting dari itu.

Sayangnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan, belum lama ini menyatakan rencana ini jalan terus. Kita tak sependapat. Buat kita, tak ada urgensinya memikirkan pemindahan ibu kota di tengah situasi seperti ini. Tak ada manfaatnya. Jauh lebih bermanfaat memikirkan penanganan corona.

Kita melihat cara berpikir Menteri PUPR Basuki Hadimuljonoi justru lebih masuk akal dan memiliki empati terhadap situasi. Di tengah wabah corona, dia berkata proyek-proyek infrastruktur harus dihentikan. Dia bahkan mengeluarkan Instruksi Menteri untuk itu. Inilah keputusan tepat, keputusan yang selaras dengan jiwa masyarakat yang tengah terguncang saat ini.

Dalam kondisi seperti ini, kita menyarankan pemerintah untuk melangkah sesuai dengan hati nurani masyarakat. Bukan mempertahankan ego pemerintah yang kadang-kadang tak sepenuhnya sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat. (*)