DPRD Jabar: Jangan Asal Potong Gaji ASN

DPRD Jabar: Jangan Asal Potong Gaji ASN
Anggota DPRD Provinsi Jawa, Daddy Rohanady. (istimewa)

INILAH, Bandung - Rencana Gubernur Jawa Barat memberlakukan pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar menuai polemik.

Kebijakan tersebut diambil di tengah merebaknya wabah yang disebabkan virus corona (Covid-19). Dana yang terkumpul dari hasil pemotongan tersebut rencananya masih dikaitkan dengan langkah-langkah penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat.

Kendati demikian, kebijakan tersebut menjadi sorotan berbagai pihak. Tak terkecuali anggota DPRD Provinsi Jawa, Daddy Rohanady. Dia menyayangkan pemotongan itu tidak dilakukan secara sukarela, namun diberlakukan kepada setiap ASN, tanpa pandang bulu. "Jangan asal potong," ujar Daddy pada INILAH, Senin (30/3/2020).

Menurut Daddy, yang menjadi masalah adalah banyak ASN yang SK-nya masih "disekolahkan/nyantri" di bank. Alhasil, ada ASN yang kalau melihat slip gajinya, angkanya sudah sangat minimal --kalau tidak boleh dikatakan mendekati nihil. Memang, mereka masih mendapat penghasilan lain berupa Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD).

Ia menilai, langkah pemotongan gaji ASN itu lantas menuai kritik dari banyak pihak, kecuali ASN yang memang sulit melawan. Padahal, tidak semua ASN menerima diberlakukannya kebijakan tersebut. Namun, mereka tak berani mengutarakan hal itu.

"Kami di DPRD tidak tahu berapa persisnya dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan Covid-19 di Jabar. Kan sudah dialokasikan Rp5 triliun. Bahkan, untuk tahap lanjutannya disiapkan Rp 13 triliun," paparnya.

Sayangnya, lanjut Daddy, DPRD belum tahu secara rinci peruntukannya. Bahkan, sumber dana yang digeser peruntukannya untuk iti pun belum dibahas.

"Saya kira, kalau masih kurang juga (dana untuk menanggulangi Covid-19), jangan lantas asal potong gaji ASN," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Daddy menilai, kebijakan potong-memotong gaji memang bukan yang pertama kalinya dilakukan di Jabar. Beberapa tahun lalu juga pernah dilakukan dalam konteks yang berbeda. Reaksi yang muncul pun tidak berbeda.

"Idealnya, memang pemotongan gaji ASN harus dikaji secara matang. Secara sederhana, kita lihat-lihat dululah. Tanya dulu ASN yang bersangkutan. Tidak bisa juga lantas asal potong," ujarnya.

Seperti diketahui, kata Daddy, dalam kondisi seperti ini mereka butuh bekal untuk menghadapi situasi selama work from home (WFH). "Jadi, menurut saya, jangan asal potong," pungkasnya. (agus sn)