Uang Kerahiman Double Track  Tahap II Dipastikan Tertunda

Uang Kerahiman Double Track  Tahap II Dipastikan Tertunda
(Antara Foto)

INILAH, Bogor - Pencairan uang kerahiman tahap II kepada warga Kota Bogor yang terdampak proyek double track atau jalur ganda Bogor-Sukabumi dipastikan akan tertunda akibat pendemi Covid-19 di wilayah Jawa Barat.

Diketahui terdapat 877 kepala keluarga (KK) di dua kelurahan yakni Kelurahan Empang dan Batu Tulis yang belum mendapatkan uang kerohiman.

Camat Bogor Selatan Hidayatullah mengakui, jika ada keterlambatan lantaran situasi yang tidak memungkinkan, pencairan uang kerahiman tahap II seharusnya dijadwalkan pada akhir Maret 2020. Namun, pencairan itu urung dilakukan lantaran semua unsur pemerintah dari puaat hingga daerah sedang berkonsentrasi untuk menghadapi pendemi Covid-19.

"Ya, awalnya pertengah Maret sampe akhir Maret ini untuk tahap II, karena adanya Instruksi Gubernur Jawa Barat, jadi ditunda sampai waktu yang belum di tentukan," ungkap Hidayatullah pada Rabu (1/4/2020).

Hidayatullah juga mengungkapkan, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus menggusur 1.966 bidang lahan, 5.878 jiwa dan 1.619 KK, yang tersebar di tujuh kelurahan yang ada di Kecamatan Bogor Selatan. 

"Namun, dari ke-tujuh kelurahan hanya tinggal dua kelurahan yang belum menerima uang kerahiman. Sedangkan untuk Kelurahan Bondangan, Lawangggintung, Genteng, Kertamaya, dan Kelurahan Cipaku sudah, yang belum itu Kelurahan Empang dan Batutulis. Yang lima kelurahan sudah disalurkan uang kerohimannya," tambah pria yang akrab disapa Om Day.

Om Day menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor telah terus berupaya untuk menjalin komunikasi dengan DJKA dan PT PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menindaklanjuti pencairan uang kerahiman. Sebab, dia menyatakan, Pemkot Bogor tak memilik hak untuk melakukan intervensi.

"Ya, kita menunggu, kordinasi dengan PT. KAI terus juga terus kami lakukan.

Meskipun tak memiliki kewenangan dalam menjamin hak warga untuk memeroleh uang kerahiman, Pemkot Bogor terus berupaya untuk membantu warga yang terdampak. Rencananya, pemkot akan memfasilitasi warga yang terdampak dengan memberikan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)," jelas Camat yang hobi mengucap 'Wakwaw' itu.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat menuturkan, pihak kecamatan dan kelurahan akan mendata warga terdampak proyek tersebut. Sementara warga yang telah menerima uang kerahiman dipersilahkan untuk membangun rumah.

"Silahkan bangun dulu. Setelah itu, camat dan lurah akan memverifikasi dan menetapkan siapa saja yang akan mendapat bantuan. Kemudian diusulkan ke wali kota untuk mendapat RTLH," terangnya.

Ade menyatakan, Pemkot Bogor juga akan membantu masyarakat dalam memenuhi perlengkapan bangunan rumah di antaranya, penyediaan listrik, penyediaan air melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dibuat surat oleh Camat. Saat ini pihaknya telah mengklasifikasikan warga yang terdampak jalur ganda yakni, kelompok mandiri dan kelompok yang diakomodir oleh RT/RW setempat. Kelompok mandiri, yaitu warga yang telah memperoleh uang kerohiman kemudian pindah tempat tinggal di luar Kota Bogor.

"Sedangkan, kelompok koordinir yakni, warga terdampak yang telah sepakat untuk menempati lahan. Nantinya dipetakan sesuai kebutuhan, sehingga, warga terdampak dapat tetap berkumpul dengan orang-orang di keluarhan yang sama," terangnya.

Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, Achyar Pasaribu mengatakan, semula pembayaran rencananya akan diberikan minggu lalu. Namun akibat corona, pihaknya menangguhkan sementara proses pemberian dana kerohiman.

Ia menjelaskan, penundaan pencairan uang untuk dua wilayah tersebut sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Sebab, prosedur pencairan harus mengumpulkan seluruh penerima di satu titik lokasi untuk pembukaan rekening dan penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh lurah setempat dan perwakilan tim terpadu.

"Kami belum dapat memastikan realisasi pembayaran tahan II. Pencarian akan menunggu situasi yang lebih kondusif. Karena kita juga harus patuhi surat edaran dari pemerintah," pungkasnya.