Pemkab Bogor Tingkatkan Anggaran Jadi Rp 200 Miliar untuk Corona

Pemkab Bogor Tingkatkan Anggaran Jadi Rp 200 Miliar untuk Corona

INILAH, Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor menggelontorkan anggaran Rp200 miliar untuk penanganan wabah virus corona (covid-19). Jumlah tersebut berdasarkan hasil rapat pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 yang dihadiri badan anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Bogor.

"Penangganan wabah virus corona ini harus dilakukan serius dan jangan setengah - setengah hingga karena angka Rp 80 miliar itu sangat tidak cukup maka kita tingkatkan menjadi Rp 200 miliar," ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan, Rabu (2/4).

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan selain untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD) untuk dokter, perawat dan petugas kesehatan, anggaran Rp 200 miliar itu untuk membangun rumah sakit darurat virus corona.

"Khusus untuk membangun atau mengubah Gedung BPSDM Kemendagri di Kecamatan Kemang menjadi rumah sakit darurat virus corona itu prakiraan dananya Rp 22, 4 miliar lalu sisanya dianggarkan untuk membeli APD, obat, vitamin , alat test virus corona dan lainnya. Jadi anggaran Rp 200 miliar ini kita ubah menjadi Belanja Tak Terduga (BTT)," ucapnya.

Karena ruang isolasi di beberapa rumah sakit sudah penuh, selain Gedung BPSDM Kemendagri, wakil rakyat jyga mengusulkan Gedung Pelindo di Kawasan Puncak untuk dijadikan juga menjadi rumah sakit darurat virus corona.

"Mari Kabupaten Bogor menghubungi Menteri BUMN Erick Tohir agar Gedung Pelindo di Kawasan Puncak dijadikan rumah sakit darurat virus corona, nanti anggarannya kita siapkan lagi. Selain itu kita juga butuh relawan dan ini kita bisa memberdayakan masyarakat," tutur Rudy.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Didi Kurnia menjelaskan TAPD selain menginventarisir bidang kesehatan, kebutuhan akan bidang non kesehatan juga juga dihitung.

"Kebutuhan di bidang kesehatan dan non kesehatan seperti kebutuhan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu minimal sebanyak 341 ribu jiwa, ketersediaan cadangan pangan selama beberapa waktu untuk menyiapkan darurat sipil juga kami hitung atau inventarisir," jelas Didi.

Mantan Kepala Inspektorat ini melanjutkan jajarannya akan mengurangi  belanja semaksimal mungkin hingga kebutuhan penangganan wabah virus corona bisa dicukupi dengan APBD Tahun 2020.

"Memang anggaran Rp 80 miliar itu tidak mencukupi hingga TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Bogor meningkatkan jumlahnya, kenaikan anggaran ini bukan hanta karena jumlah masyarakat terdampak lebih banyak tetapi karena juga ada kenaikan harga APD dan lainnya," lanjutnya. (Reza Zurifwan)