Resmi Dibentuk, Panja Covid-19 DPRD KBB Siap Bekerja

Resmi Dibentuk, Panja Covid-19 DPRD KBB Siap Bekerja
Foto : DPRD KBB Gelar pemilihan Pimpinan Panitia Kerja (Panja) Covid-19 (Istimewa)

INILAH, Ngamprah- Panitia Kerja (Panja)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat resmi dibentuk.

Hal tersebut diumumkan langsung oleh Ketua DPRD KBB Rismanto, melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (3/4/2020). 

"Alhamdulillah, hari ini telah terpilih pimpinan  Panitia Kerja (Panja) percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat," ujarnya pada INILAH.

Rismanto memaparkan, pemilihan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (6) dan Pasal 116 ayat 3, Peraturan DPRD Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD serta berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah mufakat yang dilakukan oleh para anggota Panja yang hadir.

"Untuk Ketua Panja terpilih, Bagja Setiawan, Wakil Ketua, Iwan Setiawan, dan Sekretaris Ahmad Dahlan," paparnya.

Sementara itu, Ketua Panja terpilih Bagja Setiawan mengatakan, alasan utama pembentukan Panja ini karena banyak mendapat masukan dan Informasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait dengan penanganan Covid-19 seperti Kepala Puskesmas dan lainnya. 

"Dengan alasan itu, kami menilai perlu adanya percepatan dan pendampingan bagi gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah," katanya.

Bagja menjelaskan, Panja ini baru di paripurnakan kemarin, hari ini Panja mulai efektif bekerja dengan agenda pemilihan unsur pimpinan. 

Sebagai informasi, lanjut Bagja, telah terpilih tiga pimpinan Panja, yakni dirinya, Iwan Setiawan (Fraksi Demokrat), Ahmad Dahlan (PDI Perjuangan) sebagai sekretaris. Panja mulai efektif bekerja sejak di paripurnakan dan agenda kedua membuat penyusunan jadwal kegiatan Panja 10 hari kedepan sesuai jadwal yang ditetapkan Banmus.

"Kami sepakati Panja ini eksistensinya sebagai pendamping kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah. Jadi secara aturan, Gugus Tugas ini sudah diatur pemerintah pusat dimana pimpinan Gugus Tugas ini adalah Bupati langsung, tidak boleh di delegasikan dengan mitra yang sudah ditetapkan," jelasnya.

Bagja menyangkan DPRD tidak termasuk dalam gugus tugas ini. Makanya, lanjut dia, pihaknya berinisiatif membuat Panja sebagai pendamping kerja Gugus Tugas guna memastikan Gugus Tugas memiliki program kerja yang jelas, efektif, konkret,  mendampingi dan memastikan realokasi anggran agar tepat sasaran untuk penanganan Covid-19.

Dikatakan Bagja, pihaknya pun memastikan para petugas kesehatan di lapangan bekerja secara efektif dan aman, serta melakukan pendampingan pendataan bagi masyarakat miskin baru yang terdampak covid-19 terkait dengan program-program yang akan diturunkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Pemda dalam hal ini Gugus Tugas, karena baru dikeluarkan Surat Edaran Kemendagri per tanggal 29 kemarin, sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah penanggulangan Covid-19, hanya perlu disampaikan selama ini bekerja sesuai dengan dokumen perencanaan yang sudah disepakati dan ditetapkan, tidak pernah pemda mengerjakan sesuatu di luar dokumen perencanaan, baru terjadi kali ini," tuturnya.

Menurut Bagja, mereka harus bekerja cepat, bekerja efektif mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Sehingga, kata dia, memerlukan waktu dan penyesuaian untuk realokasi, menyusun program kegiatan baru, serta mengambil tindakan cepat dan efektif.

Bagja melanjutkan, hal itu tersebut menimbulkan kesan pemda bekerja sangat lambat baik di mata masyarakat maupun para pengamat.

"Padahal menurut kami bukan lambat tapi memang memerlukan penyesuaian, karenanya kami akan mendorong menguatkan mendampingi gugus tugas atau pemda dalam hal ini untuk menghadapi persoalan secara bersama-sama," pungkasnya. (agus sn).