Pemda KBB : Hilangkan Stigma Negatif Terhadap Jenazah Yang Diduga Corona

Pemda KBB : Hilangkan Stigma Negatif Terhadap Jenazah Yang Diduga Corona
Foto : Asep Sodikin, Sekda Kabupaten Bandung Barat (Istimewa)

INILAH, Ngamprah - Penolakan prosesi pemakaman pasien yang diduga positif virus corona (Covid-19) acap kali terjadi di Indonesia. Tak terkecuali di Kabupaten Bandung Barat.

Dari informasi yang diterima INILAH, jenazah seorang warga asal Batujajar ditolak masyarakat sekitar untuk dimakamkan di daerahnya karena diduga terjangkit virus Covid-19, Kamis (2/4/2020) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin mengungkapkan, pihaknya segera melakukan pembahasan bersama gugus tugas Covid-19 KBB terkait stigma negatif yang berkembang di masyarakat. 

"Stigma negatif saat ini berimbas pada pasien ODP, PDP, bahkan bagi orang yang mempunyai gejala seperti menderita Covid-19 ," ungkapnya saat ditemui INILAH, Jumat (3/4/2020).

Asep menjelaskan, masyarakat tidak perlu khawatir apabila di lingkungannya terdapat pasien positif Covid-19 maupun yang baru berstatus diduga. Pemerintah, kata Asep, melalui dinas terkait telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan SOP penanganan Covid-19.

"Paramedis saat ini sudah menerapkan SOP Covid-19. Oleh karenanya, masyarakat tak perlu panik, apalagi sampai menolak jenazah untuk dimakamkan," jelasnya.

Asep mengaku, turut prihatin jika di KBB ada masyarakat yang menolak jenazah seperti yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Bahkan kata Asep, hal itu juga terjadi di wilayahnya. Padahal pasien yang meninggal belum tentu positif Covid-19.

"Saya sempat dengar peristiwa tersebut di Batujajar,  kalau melihat penanganan jenazahnya sudah sesuai protokol penanganan pasien virua Covid-19," ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB, Hernawan menjelaskan, masyarakat tidak perlu panik dengan jenazah yang telah ditangani sesuai SOP Covid-19. Pasalnya, kata dia, hal tersebut bisa dipastikan aman bagi lingkungan masyarakat sekitar.

"Saat situasi seperti ini, semua unsur termasuk paramedis, mereka akan melaksanakan prosedur penanganan Covid-19. Maka dari itu, penanganan jenazah untuk saat ini sesuai dengan SOP Covid-19 sebagai langkah antisipasi,"jelasnya.

Lebih jauh Hernawan menuturkan, penanganan  jenazah sesuai prosedur pencegahan penyakit menular merupakan langkah efektif mengurangi resiko virus tersebut menular terhadap orang lain. Oleh karena itu, masyarakat jangan sampai menyalahi prosedur tersebut.

"Jika sudah ditangani sesuai SOP. Masyarakat jangan membongkar peti jenazah yang sudah ditangani oleh tim medis, apalagi memandikan ulang," tuturnya.

Hernawan menambahkan, masyarakat tak perlu khawatir juga, karena pihak Rumah Sakit telah menangani jenazah sesuai dengan agama yang dianut pasien tersebut. Maka dari itu, masyarakat tidak perlu melakukan tindakan yang justru akan beresiko menularkan penyakit menular.

"Kami paramedis telah melakukan upaya penanganan sesuai dengan aturan, jadi masyarakat tidak perlu melakukan tindakan yang justru berbahaya bagi banyak orang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung Barat, Ahmad Sanukri mengatakan, jika ada pasien rumah sakit yang meninggal karena disebabkan wabah Covid-19 tidak perlu takut, karena pihak rumah sakit pun telah mengurusnya sesuai SOPnya, lakukan kewajiban sebagaimana yang dianjurkan oleh agama.

"Saya sudah instruksikan kepada para penyuluh agar mensosialisasikan tata cara pengurusan jenazah terjangkit Covid-19 kepada tokoh masyarakat, dan saya juga sudah mengeluarkan surat edaran sebagai tindaklanjut kanwil pusat karena memang harus ada pemahaman sosialisasi, prinsip menolak nya itu tidak dibenarkan jadi bicaranya harus hukum agama dan kemanusiaan," paparnya.

Sanukri menjelaskan, edaran dari pusat sudah di tindaklanjuti di KBB. Kemudian disampaikan kepada para penyuluh agar memberikan pemahaman pada yang lain. Jadi, kata Sanukri, sepanjang itu didampingi pihak rumah sakit dengan kelengkapan APD, sop-nya sudah dipenuhi, Insyaallah aman.

"Ya ini kan bicara kemanusiaan kalau masih ditolak ini keterlaluan. Jadi karena sudah ada imbauan ke penyuluh maka masyarakat harus tetap tenang dan menjunjung kemanusiaan serta hukum agama, itu wajib dilaksanakan oleh manusia yang hidup," tegasnya. (agus sn).

​​​​​