Tak Ingin Meleset, DPRD Minta Pemprov Tinjau Bantuan Terdampak Corona

Tak Ingin Meleset, DPRD Minta Pemprov Tinjau Bantuan Terdampak Corona
istimewa

INILAH, Bandung – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) meninjau ulang data masyarakat penerima bantuan, yang terdampak atas kebijakan penanganan corona virus diseases 19 (covid-19).

Rahmat mengatakan, kendati data sudah siap dan tinggal ditindaklanjuti, namun berdasarkan laporan dari Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (APDESI), data yang telah terhimpun saat ini belum valid, lantaran masih menggunakan data lama tahun 2016-2017. Sehingga besar kemungkinan bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran, karena orang yang sudah meninggal masih terdata. Dia meminta Pemprov memberikan penambahan waktu bagi daerah, untuk memperbaharui data sesuai fakta terkini di masyarakat.

“Kami di DPRD Jabar, khususnya yang bertugas di Komisi II meminta penambahan waktu hingga beberapa hari kedepan, untuk memastikan validasi data tingkat kabupaten, untuk nanti dipakai oleh provinsi melalui Bappeda Jabar. Walaupun gubernur pengen cepat-cepat aksi, pada kenyataannya sejauh pengawasan kami di DPRD, buktinya birokrasi yang tergabung dalam gugus tugas covid-19 Jabar juga bekerja begitu lamban dan bertele-tele,” ujar Rahmat kepada INILAH, Senin (6/4/2020).

Rahmat menambahkan, pihaknya menghimbau kepada semua pihak mulai dari perangkat desa hingga tingkat kota dan kabupaten, untuk segera melakukan pendataan dan melaporkan jika ada masyarakat yang wajib dibantu, akibat dampak covid-19. Dia berharap, dengan langkah ini masyarakat dapat terbantu sehingga mampu memudahkan langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan dalam penanganan persebaran corona.

“Untuk urusan data calon penerma, kami di DPRD menghimbau kepada semua pihak. Kalau kita merasa ada warga di sekitar perlu dibantu, sesuai program seperti lansia, orang yang terkena PKH (Program Keluarga Harapan), pengangguran akibat covid-19 bukan penerima PKH, bukan penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Silakan di data nama lengkap, tempat tanggal lahir dan alamat lengkap. Disusun kemudian diusulkan kepada Pemda kabupaten atau kota melalui Dinas Sosial atau Sekda setempat,” terang Rahmat. (Yuliantono)