DPRD Jabar Minta Kepala Daerah Bijak Realokasi Anggaran Hadapi Corona

DPRD Jabar Minta Kepala Daerah Bijak Realokasi Anggaran Hadapi Corona
istimewa

 INILAH, Bandung – Kendati didukung Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19, dalam realokasi anggaran. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Daddy Rohanady meminta kepada kepala daerah, agar bijak dalam pemanfaatannya.

Menurutnya, realokasi anggaran akan sangat berdampak kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena berpengaruh dengan program yang terah direncanakan. Dia berharap, OPD dapat memilah program kerja mana saja yang tetap harus dilaksanakan dan yang bisa ditunda, sehingga anggarannya sementara dapat disalurkan untuk penanganan corona.

“Sebelum masyarakat, OPD ini yang akan menerima konsekuensinya langsung, karena anggarannya dipotong. Maka OPD harus bisa memilih, mana yang tetap berjalan dan mana yang harus direalokasi atau bahkan diamputasi anggarannya,” ujar Daddy, Minggu (5/4/2020).

Dia berharap, kepala daerah tidak asal dalam melakukan pemotongan anggaran OPD, kendati tujuannya agar dapat segera menyelesaikan pandemi corona. Sebab dikhawatirkan dapat berdampak dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang lain.

“Jika pemotongan dilakukan hantam kromo, bisa fatal akibatnya. Apalagi seandainya semua program atau kegiatan dipangkas saja 50-60 persen. Memang langkah tersebut lebih mudah dan tidak perlu bersusah payah untuk memilih dan memilah. Target angka yang diinginkan akan lebih mudah. Tapi fatal, karena target masih melekat dan anggaran dipangkas. Padahal anggaran yang tersisa bisa jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan. Selain itu, beban akhir atas ketidaktercapaian itu tetap menjadi beban pimpinan atau kepala OPD,” sambungnya.

Daddy mengusulkan, agar kepada daerah dapat menggunakan dua alternatif dalam pemanfaatan refocusing anggaran. Pertama, membiarkan OPD yang menentukan sendiri terkait perubahan anggaran mereka dan kedua meminta kepada gubernur untuk memutuskan, program mana saja yang bisa dikurangi anggarannya untuk diprioritaskan dalam penanganan corona di Jawa Barat.

“Pertama tentukan saja per OPD, berapa volume anggaran yang akan direalokasikan. OPD yang memutuskan sendiri program atau kegiatan apa yang bisa dikurangi anggarannya atau diamputasi. Alternatif kedua, gubernur melalui TAPD dan Bappeda yang menentukan program mana bisa dihapus atau dikurangi. Tidak perlu semua anggaran yang dipangkas. Hanya anggara tertentu saja,” usul Daddy. (Yuliantono)