Pemkab Bandung Lakukan Pendataan Penerima Bantuan Warga Terdampak Covid-19

Pemkab Bandung Lakukan Pendataan Penerima Bantuan Warga Terdampak Covid-19
istimewa

INILAH, Bandung - Pemkab Bandung kini menghitung dan mendata jumlah warga terdampak sosial ekonomi akibat wabah Covid-19.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Marlan mengatakan, usai pengumpulan data itu nantinya diverifikasi Dinas Sosial (Dinsos). Rencananya, bantuan yang akan segera didistribusikan itu berasal dari realokasi APBD. 

"Diperlukan pendataan yang valid, agar bantuan untuk warga miskin dari pemerintah pusat, dari Pemprov Jabar, dan dari Pemkab Bandung tidak tumpang tindih," kata Marlan, Senin (6/4/2020).

Menurutnya, warga terdampak itu salah satunya merupakan hasil pendataan para pedagang yang biasa berjualan di lingkungan sekolah. Sebab, mereka kini tidak lagi berjualan karena terhentinya aktivitas di sekolah.

"Pak Bupati menginstruksikan Disdik (Dinas Pendidikan) untuk mendata pedagang cireng, basreng, dan sejenisnya yang biasanya berjualan di lingkungan sekolah. Insya Allah data itu segera terverifikasi. Pak Bupati ingin agar bantuan segera terdistribusikan," ujarnya.

Marlan merinci, pengumpulan data dari pemerintahan kecamatan dan desa itu dilakukan jajaran pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) yang sudah terbentuk di masing-masing desa. Sedangkan, Dinsos akan melakukan verifikasi dan validasi untuk kemudian disampaikan ke Pemprov Jabar.

"Kami nanti lihat kuota bantuan untuk Kabupaten Bandung dari Jabar seperti apa. Sedangkan, sisanya nanti akan kami handle dari realokasi APBD. Ini sesuai instruksi pemerintah pusat bagi masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19," sebutnya. 

Marlan mengatakan, bantuan dari Pemprov Jabar senilai Rp500 ribu per kepala keluarga. Rinciannya, bantuan yang diberikan itu dua per tiganya berupa barang kebutuhan pokok dan sepertiganya berupa uang tunai. Alokasinya, bantuan itu hanya diperuntukkan bagi satu juta KK se-Jabar.

"Kalau bantuan tersebut tidak secara merata didistribusikan malah akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Makanya, kita melakukan verifikasi dan validasi data seakurat mungkin. Agar warga miskin baru dan mereka yang memang layak dibantu ini bisa menerima. Jangan sampai ada warga yang terima dobel dan yang lain malah tidak menerima," tuturnya. (*)