Mudik Gratis Batal, Dishub Jabar Godok Panduan Operasi Lapangan Angkutan Lebaran

Mudik Gratis Batal, Dishub Jabar Godok Panduan Operasi Lapangan Angkutan Lebaran

INILAH, Bandung - Dinas Perhubungan (Dishub)  Provinsi Jawa Barat sedang menggodok panduan operasi lapangan angkutan lebaran. Mengingat hingga saat ini tak ada larangan resmi dari pemerintah pusat agar tidak mudik  sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.

Pemprov Jawa Barat sendiri telah mengimbau kepada warga Jawa Barat diperantauan, terutama dari Jakarta dan Bodebek (Bogor Depok Bekasi) untuk tidak melakukan mudik pada lebaran tahun ini. Selain itu, Pemprov Jabar pun terpaksa membatalkan program mudik gratis untuk tahun 2020 ini. 

"Mudik gratis sejak dua minggu lalu sudah dibatalkan. Pendaftaran sudah dihentikan," ujar Kepala Dishub Jabar Hery Antasari, Senin (6/4/2020). 

Hery memastikan, pihaknya telah memberikan pemahaman kepada warga yang terlanjur mendaftar untuk mengikuti mudik gratis ini. Diketahui, semula pihaknya akan menyiapkan dua rangkaian kereta api dan 130 unit bus akan mengangkut warga Jabar ke jurusan Solo dan Yogyakarta mulai tanggal 16 Mei untuk kereta api dan 19 Mei untuk bus yang serentak diberangkatkan dari Kota Bandung, Kota Bogor, Karawang, Kota Bekasi, dan Kota Sukabumi. 

"Saya kira sudah disampaikan lewat email pengumuman, semua memahami dalam situasi ini tidak dianjurkan (mudik) pemerintah mendukung ke arah sana," katanya.

Hery mengatakan, pihaknya tetap melakukan antisipasi program operasi angkutan lebaran. Terlebih, menurut dia, pada tahun ini persiapan mudik akan datang lebih awal. 

"Kan saat ini kecenderungan ada mudik dini. Biasanya angkutan lebaran itu h-7 dan h+7 nah hari ini mulai dipercepat, katakanlah h-30 atau 40 ada ekstra efforts," ungkapnya. 

Meski demikian pihaknya sudah siap nantinya dengan kepolisian sepanjang tidak diwajibkan menyiapkan posko-posko lebih awal. Pasalnya pendirian posko berpengaruh karena posko itu ada durasi waktunya.

"Tapi di lapangan penebalan siap apalagi dikaitkan dengan penanganan siaga covid-19, kita baru menyiapkan aturan-aturan. Karena nanti harus ada ekstra penanganan ada pengecekan ekstra, skrining, sterilisasi dan sebagainya. Itu saja hal-hal seperti itu ada relawan dan lain-lain," kata Hery. 

Terkait persiapan pengaturan arus, kata dia, tidak ada yang istimewa. Pihaknya sudah biasa melakukan hal itu, terlebih mereka berpikir jumlah pemudik kemungkinan berkurang.

"Menurut analisis memang berkurang banyak sebagian mengikuti imbauan pemerintah. Mudah-mudahan (berkurang) di bawah 50 persen, di bawah 20 persen ya mudah-mudahan benar. Tapi kesiapan kita di lapangan kita asumsikan seolah-olah akan ada puluhan juta pemudik yang melintasi Jabar bersumber dari bodebek dan ke Jabar, "ucap dia. 

Di sisi lain, pihaknya sudah menggelar rapat angkutan lebaran meski mudik gratis telah ditiadakan. Selain itu menyiapkan personil dan melakukan pemeriksaan terminal, stasiun maupun bandara sudah mulai. 

" Ini in line sama pemerintah (pusat)," kata dia.

Sebelumnya Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat mengeluarkan maklumat untuk tidak mudik dan tidak piknik kepada seluruh warga Jawa Barat. Maklumat ini dikeluarkan melalui Surat Edaran No. 360/49/Dishub ditujukan kepada para Bupati dan Walikota di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, maklumat ini dikeluarkan dengan tujuan agar penyebaran virus korona (COVID-19) di Jawa Barat tidak semakin meluas. Sehingga dapat mencegah korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis di masyarakat serta berpotensi mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Melalui maklumat ini, kepada para bupati dan wali kota di Jawa Barat, saat menjelang bulan suci ramadan 1441 H, diminta untuk menyampaikan edaran, dan maklumat secara massif kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudik, dan tidak piknik dengan memanfaatkan unsur kewilayahan masing-masing hingga tingkat terkecil yaitu RW/RT.

"Para ketua RT setempat diminta melakukan pendataan terhadap pendatang yang melaksanakan mudik ke wilayahnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP)," Ujar Setiawan.

Jika masih ada warga masyarakat yang tetap melaksanakan aktifitas mudik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta para Bupati dan Wali Kota mengintruksikan jajaran di bawahnya untuk segera melakukan pendataan untuk keperluan pengawasan (surveilance), penelusuran (tracking), pelacakan (tracing), dan pembatasan gerak (fencing) di kemudian hari. 

"Orang yang memaksa untuk mudik, ini langsung ditetapkan sebagai ODP daan wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari," tutur Setiawan. 

Bupati dan Wali Kota juga dapat berkordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan jajaran wilayah dibawahnya untuk melakukan tindakan hukum jika warga yang berstatus ODP tersebut tidak melakukan karantina mandiri.

Pemprov Jawa Barat juga meminta agar para Bupati dan Wali Kota meniadakan kegiatan piknik yang umumnya berlangsung bersamaan dengan datangnya bulan suci ramadan dan pada saat Idul Fitri.

"Para Bupati dan Wali Kota dapat menutup tempat wisata umum yang sering didatangi warga untuk sementara waktu, dan mengantisipasi kegiatan mudik menjelang bulan suci ramadan, seperti munggahan atau piknik keluarga saat ibul fitri karena berpotensi menghadirkan kerumunan, ini sebaiknya dicegah dan diberikan penjelasan kepada warga mengapa tidak boleh dilakukan," Ucapnya.

Ditambahkan Setiawan, koordinasi dan kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, ulama hingga RW/RT harus semakin ditingkatkan untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaannya.

Selain itu, perangkat daerah dan pelaksana urusan teknis bidang kebencanaan, kesehatan, dan perhubungan di kabupaten/kota secepatnya berkoordinasi dengan Badan Penanggulanan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanggulanan Bencana Nasional terkait penanganan penyebaran virus korona di wilayahnya masing-masing.

"Untuk yang terdekat ini, siapkan protokol pencegahan secara maksimal dis simpul-simpul transportasi dan jalur perjalanan antar kabupaten/kota,"kata dia. (Rianto Nurdiansyah)