Pemkot Bogor Siapkan Juklak dan Juknis RW Siaga Corona

Pemkot Bogor Siapkan Juklak dan Juknis RW Siaga Corona

INILAH, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mempersiapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk pelaksanaan pembentukan RW Siaga Corona, tujuan utamanya adalah mengajak masyarakat berperan aktif melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Selain itu Pemkot juga mengerahkan aparatur wilayah untuk menindak masyarakat yang berkumpul serta memberikan sosialisasi lebih masif.


Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, pihaknya tengah menyusun juklak dan juknis pelaksanan pembentukan RW Siaga Corona, antar lain melakukan sosialisasi secara masif bagi masyarakat, mengajak masyarakat berperan aktif untuk melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19.

"Penanganan Covid-19 oleh masyarakat secara lebih masiv lagi, kami melalui RW Siaga Corona melakukan pemetaan atau pendataan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya," ungkap Dedie pada Senin (6/4/2020).

Dedie melanjutkan, pihaknya akan pisahkan masyarakat antara mereka yang sudah terdaftar didalam Peserta Keluarga Harapan (PKH) dan mereka yang terdampak akibat Covid-19 karena bantuan ini tidak bisa dobel. Ia menekankan, yang sudah mendapatkan ranstra melakui PKH tidak diberi dobel, tetapi apakah ditambah atau tidak nanti melihat kemampuan keuangan.

"Nah, untuk setiap RW atas permintaan Provinsi Jawa Barat per RW 10 nama prioritas yang bisa mengikuti program bantuan pemerintah berupa sembako dan uang tunai dan jumlahnya sudah disampaikan pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jumlah yang tunai hanya 30 persen dari Rp500 ribu dan sisanya dalam bentuk sembako," terang Dedie.

Dedie menjelaskan, langkah lain yang pihaknya lakukan saat ini adalah kepada aparatur wilayah agar lebih tegas menindak kepada massa yang berkumpul, selain itu harus memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat dan memberikan informasi kepada beberapa kegiatan usaha juga yang masih beroperasi.

"Kami sudah memberikan arahan kepada usaha-usaha yang masih melakukan kegiatan yang sifatnya delivery order, kita meminta kepada aparatur wilayah untuk mengecek seluruh perizinannya. Dan kalau mereka nanti dalam perizinannya tidak lengkap, kalau mereka mengajukan perizinan akan menjadi pertimbangan jadi jangan main-main dengan urusan Covid-19 ini," jelasnya.

Sementara itu, Camat Bogor Utara Rahmat Hidayat mengatakan, pihak Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Bogor Utara dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 yang dinyatakan sebagai wabah dan bencana nasional dibantu tim pemadam kebakaran Cibuluh, melakukan penyemprotan desinfektan secara massal di wilayah Bogor Utara. Dengan penyemprotan ini, diharapkan bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa penyebaran Covid-19 ini sudah sangat berbahaya.

"Untuk masyarakat tetap berdiam dirumah, tidak ada yang berkeliaran dijalan tanpa kepentingan yang mendesak. Dalam spanduk dan baliho yang disebar Muspika Bogor Utara, diimbau masyarakat agar tetep berkegiatan dirumah. Apabila masih nekad keluar rumah, akan ada ancaman pidana bagi yang berkerumunan sesuai pasal 14 ayat 1 UU nomor 4 tahun 1984 tentang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana satu tahun. Dan pasla 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan isinya setiap orang  yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana penjara satu tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta," pungkasnya