DPR: Stimulus Ekonomi Jangan Korbankan Korporasi

DPR: Stimulus Ekonomi Jangan Korbankan Korporasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Antara Foto)

INILAH, Jakarta - Stimulus ekonomi untuk industri tidak boleh mengorbankan badan usaha. Sebab, seluruh sektor harus mampu bertahan di tengah pelemahan ekonomi akibat wabah Virus Corona (COVID-19).

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron mengatakan, mewabahnya virus corona di Indonesia telah berimbas ke seluruh sendi kehidupan, sehingga membawa pada pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Selain kehidupan sosial yang terdampak, sektor ekonomi tertekan, nilai tukar rupiah melemah, daya beli masyarakat menurun, dan sektor industri terganggu, situasi ini seolah-olah datang dengan begitu cepat dan mengancam terjadinya krisis yang lebih dalam," kata Herman di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Menanggapi kondisi tersebut, kata politisi Partai Demokrat ini, pemerintah telah mengusulkan 19 paket stimulus dan kebijakan tambahan sektor industri, Hal ini dibahas dalam rapat bersama Komisi VI DPR.

Menurut Herman, pilihan stimulus ini tidak boleh mengorbankan sektor atau korporasi lainnya. Pasalnya, jika badan usaha dikorbankan, akan memperluas dampak ekonomi karena situasi ini, sebab keuangan perushaan akan mengalami gangguan.

"Pilihan stimulus ini tidak boleh mengorbankan sektor/korporasi lainnya, semisal pembelian Gas dari PGN yang minta di patok pada rate nilai tukar Rp. 14.000/1 USD, keringanan pembayaran/subsidi listrik bagi industri terdampak dan penundaan pembayaran tarif PLN, ini akan mengganggu kinerja PGN dan PLN yang juga terdampak dengan situasi ini," ujarnya.

"Memang menjadi pilihan pemerintah, mana yang akan menjadi prioritas dalam situasi krisis," tuturnya.

Dia pun mendorong pemerintah bisa cepat mengambil keputusan dalam menentukan manajemen krisis dan mitigasi, agar dapat mengantisipasi terhadap krisis yang lebih jauh. "Kita juga belum tahu, sampai kapan wabah Covid 19 dan dampaknya terhadap sektor ekonomi berakhir," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kebijakan penurunan harga gas menjadi salah satu poin dalam paket stimulus ekonomi. Hal ini akan memberikan konsekuensi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, ada pengurangan subsidi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. "Subsidi di BBM, untuk listrik berarti juga akan ada pengurangan subsidi di bidang listrik. Ini semua perlu dilakukan subsequent yang sangat hati-hati," kata Sri Mulyani. [inilahcom]