Pemerintah Diminta Terapkan PSBB Agresif Berskala Nasional

Pemerintah Diminta Terapkan PSBB Agresif Berskala Nasional
Ilustrasi/ANTARA FOTO

INILAH, Jakarta- Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menyarankan pemerintah untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara agresif dan dalam skala nasional untuk mengantisipasi terjadinya ledakan kasus COVID-19.

"Kebijakan yang diambil harus dua langkah di depan virus. PSBB sebaiknya langsung diberlakukan secara nasional," kata Pakar Permodelan serta Tim Ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dr Pandu Riono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Pandu, penanganan COVID-19 termasuk pencegahan virus harus dilakukan lebih cepat dari penyebaran atau penularan virus itu sendiri dari manusia ke manusia.

Pandu mengkhawatirkan apabila kecepatan pemerintah dalam penanganan kasus COVID-19 seperti sebelum-sebelumnya, fasilitas pelayanan kesehatan tidak akan mencukupi untuk merawat pasien.

Sementara pakar permodelan dari Universitas Negeri Solo Prof Sutanto memberikan perhatian adanya potensi ledakan kasus di daerah ketika musim mudik lebaran. Dia menyarankan untuk mewaspadai lonjakan kasus terjadi di daerah lain ketika orang-orang melakukan mudik.

Sebelumnya, pemerintah meminta saran dan masukan dari para pakar epidemiologi dan permodelan terkait sebaran penularan COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan masukan dari pakar akan digunakan untuk menetapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Para pakar menilai jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang terdeteksi hingga saat ini ibarat fenomena gunung es. Artinya, hampir dipastikan angka kasus positif Covid-19 jauh lebih besar dibanding yang tercatat hingga kini, bahkan masih akan terus meningkat tajam.

Menko PMK Muhadjir menegaskan pemerintah benar-benar serius dalam menangani penularan COVID-19 di Indonesia dan menggandeng semua pihak untuk bersama-sama melawan COVID-19. "Tidak ada keinginan pemerintah untuk melepas kasus ini. Kami justru berharap dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi bersatu melawan COVID-19," kata Menko PMK. (Antara)