Tangani Covid-19, Pemda KBB Butuh Anggaran Rp 65 Miliar

Tangani Covid-19, Pemda KBB Butuh Anggaran Rp 65 Miliar
Foto : Ketua Gugus Tugas Covid-19 KBB, Aa Umbara Sutisna usai rapat koordinasi dengan Panja Covid-19 DPRD KBB (agus/INILAH)

INILAH, Ngamprah- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) proyeksikan anggaran yang dibutuhkan untuk ruang isolasi untuk pasien positif virus corona (Covid-19) sebesar Rp65 miliar.

Ketua GugusTugas Covid-19 KBB, Aa Umbara Sutisna mengatakan, untuk masyarakat KBB. Selain menyiapkan sembako, pihaknya akan menyiapkan masker, karena sangat penting sekali untuk mengantisipasi penularan virus Covid-19.

"Masker ini jangan dianggap tidak penting, justru ini sangat penting sekali. Karena bisa saja orang berdiri seperti ini dan nampak sehat tapi ternyata positif terjangkit," tuturnya usai rapat koordinasi Gugus Tugas Covid-19 dan Panja Covid-19 di ruang Bupati Bandung Barat, Selasa (7/4/2020).

Menurut Umbara, masker tersebut merupakan salah satu upaya untuk pencegahan, minimal ketika berinteraksi  penularan Covid-19 bisa diminimalisir.

"Kita sedang menyiapkan masker sekitar 70 ribu di minggu ini. Dan pembagiannya untuk masyarakat pasar, tukang ojek sampai ke  RT RW. Beda dengan yang disiapkan oleh Dinkes, kita disiapkan oleh BPBD," ujarnya.

Lebih jauh Umbara menjelaskan, tak hanya masker, desa akan mendapatkan alat pompa untuk menyemprotkan disinfektan sebanyak 2 hingga 3 pompa, ini sebagai stimulan meski tidak akan cukup.

"Selain itu kita menyiapkan ruang isolasi di tiga rumah sakit sekitar dengan menyediakan 60 bed. Nah dari sana semuanya pencegahan sudah terantisipasi," jelasnya.

Dikatakan Umbara, masyarakat dibolehkan juga untuk  membuat karantina masing masing di daerah. Karena dampak Covid-19 sangat tinggi, pihaknya berfikir untuk menyiapkan pengadaan sembako. Sembako untuk masyarakat KBB tersebut, ada yang dari pusat,  dari provinsi dan nanti disiapkan dari kabupaten.

"Anggarannya sekitar Rp65 miliar untuk isolasi ruangan di tiga RSUD dan penyediaan sembako.Terus lagi kalau mengikuti provinsi, kita gak mungkin. Kalau mengikuti harga sembako provinsi itu sangat tinggi," katanya.

Umbara berharap, pembagian sembako tersebut bisa mencukupi, minimal untuk di
Kabupaten Bandung Barat jangan sampai ada warga yang kelaparan.

"Anggaran yang digeser, mulai dari bimtek, pelatihan, perjalanan dinas, ATK dan sebagainya yang kaya gitu. Semua yang tidak menjadi prioritas kita potong semua," tuturnya.

Umbara menambahkan, anggaran infrastruktur yang saat ini berjalan, beberapa ada yang dipotong. Makanya, kata dia, 268 KK di KBB akan diberi sembako.

"Kita menginginkan masyarakat sehat. Untuk yang mudik, karena kemungkinan susah untuk dicegah, kita usahakan supaya mereka lapor ke camat untuk kemudian di rapid tes," ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Panitia Kerja (Panja) Covid-19, Bagja Setiawan mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk tiga rumah sakit, yaitu RSUD Cililin, Lembang, dan Cikalong Wetan.

"Sekarang sedang dilakukan pergeseran anggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dinas-dinas," katanya 

Bagja menuturkan, dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta belum terlihat ada pergerakan pemudik urban. Namun, kata Bagja, pihaknya akan tetap mengantisipasi melalui koordinasi pimpinan daerah dengan polres, dandim, termasuk pemerintahan desa untuk melakukan pendataan dan penanganan warganya yang baru pulang mudik.

"Kita sudah siapkan 3ribu test pack untuk rapid tes massal," tuturnya.

Bagja menjelaskan, hal yang tidak kalah penting, jaring pengaman sosial dan ekonomi yang sedang ramai di medsos. Pihaknya telah menghitung jumlah masyarakat miskin baru (Misbar) di KBB yang terdampak covid-19 diperkirakan sebanyak 78 ribu orang menyiapkan misbar (masyarakat miskin baru). Namun, pihaknya masih akan menghitung ulang agar mendapatkan angka yang pasti.

"Sementara kami sedang menghitung ulang, dihitungnya Rp200 ribu per orang. Jadi kalau dihitung-hitung, anggaran yang dibutuhkan untuk satu kali pembagian sembako bagi 78 ribu orang misbar terdampak covid-19 itu sebesar Rp16 miliar. Kita akan rencanakan itu dalam dua bulan, kalau dihitung total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp32 milyar,  ditambah lagi ODP yang mudik," jelasnya.

Lebih jauh Bagja menjelaskan, kalau tadi dihitung oleh Dinkes sekitar 600 orang yang harus di antisipasi, tapi, kata Bagja, ketika dihitung ulang tidak mungkin 600 orang, pasti akan lebih. Untuk Gunung Halu saja, hari ini sudah adabhampir 800 orang. 

"Kalau itu rencananya akan kita anggarkan Rp50 ribu perhari selama 14 hari karantina isolasi mandiri. Jadi per orang jatuhnya sekitar Rp700 ribu, jadi kalau 600 orang di proyeksikan sekitar Rp4,2 milyar," jelasnya.

Menurut Bagja, jika ada seribu orang berarti dikali Rp700 ribu, berarti anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.7 milyar, itu salah satu yang tadi disepakati bersama. Jadi hari ini gugus tugas pemda sedang menghitung ulang memastikan data, kemudian menggeser anggaran yang tersedia hari ini. Namun pada prinsipnya bupati sudah setuju bahwa anggaran bukan menjadi persoalan bagi pemerintah untuk menyelesaikan percepatan penanggulangan covid-19 di KBB.

"Kita harus mengantisipasi, jadi nanti pemerintah desa akan diberikan protokol khusus untuk melakukan scan bagi warganya yang baru pulang melalui rapid tes. Warga yang negatif diperlakukan normal dan yang positif mendapat perlakuan khusus, diantaranya ditempatkan di penampungan- penampungan yang disediakan pemda," ujarnya.

Menurut Bagja, berdasarkan dari Surat Edaran Kemendes, desa harus menyiapkan ruang isolasi khusus meski kondisinya terbatas. Selain itu, kata Bagja, bagi pasien yang kesulitan mendapatkan rumah sakit rujukan, pihaknya sedang menyiapkan ruang isolasi mandiri di tiga RSUD yang ada di KBB, antara lain Rumah Sakit Cililin, Cikalong, Lembang, termasuk RSCK.

"Kita menyiapkan bed 60 untuk ruang isolasi. Anggarannya sudah disiapkan, sekarang sedang persiapan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan," tuturnya.

Bagja menambahkan, ada banyak hal yang harus dipersiapkan, bahkan sekarang sudah mulai meski belum siap, ada beberapa pasien positif yang di rujuk, misalkan ada yang dirujuk di RSUD Cililin, meski belum siap tapi sudah ditangani dengan segala keterbatasan.

"Kita mendorong supaya ada percepatan dari Dinkes supaya sarana dan prasarana yang ada lengkap agar kita tenang, pasien tertangani dengan tenang, dan tenaga medis juga tenang menangani pasien karena semua APDnya lengkap," tandasnya. (agus sn).