Masih Keluyuran, DPRD Jabar Siap Dukung Pemerintah Terapkan Sanksi

Masih Keluyuran, DPRD Jabar Siap Dukung Pemerintah Terapkan Sanksi
net

INILAH, Bandung - Imbauan pemerintah, khususnya Kota Bandung kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, guna mencegah penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) yang tidak berjalan sesuai rencana, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.

Ketua Komisi V DPRD Jabar Dadang Kurniawan mengatakan, pihaknya tidak akan segan meminta kepada pemerintah untuk memberlakukan sanksi kepada masyarakat yang masih membandel, lantaran masih melakukan aktivitas di luar rumah sehingga memunculkan keramaian atau kerumunan.

"Kita sudah melakukan rapat dengan Mendagri, Kapolda, legislatif dan pemerintah mengenai hal ini. Saat ini kita sudah melakukan tahapan seperti imbauan. Terus dari Polda Jabar juga sudah melakukan pembubaran kerumunan massa. Ada pro dan kontra yang timbul. Ada benturan yang sangat hebat, ketika kami lakukan itu. Nanti bukan tidak mungkin, kalau diimbau masih belum ada juga kesadaran. Kami akan ambil tindak tegas. Kami akan sepenuhnya mendukung daerah, melalui gubernur khususnya Kota Bandung kalau secara persuasif tidak bisa. Kita akan dukung untuk memberlakukan sanksi tegas," ujar Dadang kepada Inilah, Rabu (8/4/2020).

Dia menambahkan, dari hasil penelusuran para anggota legislatif. Di daerah terpencil, sudah melakukan pembatasan untuk melakukan pencegahan penyebaran pandemi corona. Dia berharap, masyarakat kota besar terutama Kota Bandung, dapat mencontoh daerah yang punya kedisiplinan dan kesadaran dalam menghadapi musibah ini.

"Terus terang, di kampung-kampung. Masyarakatnya sudah melakukan pembatasan. Mereka punya kesadaran dan kedisiplinan lebih. Masa sih di kota yang mayoritas masyarakatnya berpendidikan tinggi, kalah sama di daerah. Kita harap masyarakat sadar, apa yang dilakukan mereka di luar dapat membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. Kalau masih begini juga, terpaksa kita berlakukan sanksi. Karena ada dan diatur oleh undang-undang menyangkut keselamatan masyarakat umum," terang Dadang. (Yuliantono)