Perwali PSBB Disusun, Warga Terdampak Covid-19 Didata

Perwali PSBB Disusun, Warga Terdampak Covid-19 Didata
istimewa

INILAH, Bogor - Setelah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perihal pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk payung hukum PSBB. Selain itu Pemkot Bogor juga tengah mempersiapkan data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan selama pemberlakuan PSBB.

 

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, setelah mendapatkan restu dari pemerintah pusat, tidak serta merta langsung diterapkan PSBB ini. 

 

"Enggak begitu. Kami susun Perwali dahulu. Penerapan bersamaan Se Bodetabek sekitar Rabu mendatang. Itu kalau rekomendasi Menkes keluar sore ini. Dengan catatan saya koordinasikan kembali dengan KDH Bodetabek untuk kesatuan langkah," ungkap Dedie kepada INILAH pada Sabtu (11/4/2020) siang.

 

Dedie menjelaskan, saat ini pihaknya juga tengah mempersiapkan untuk bantuan kepada warga Kota Bogor yang kurang mampu. Prinsip bantuan sosial itu, tidak boleh seseorang menerima bantuan dari keuangan negara berkali-kali atau berlapis sesuai azas keadilan. 

 

"Saat ini sudah ada DTKS atau data warga miskin Kota Bogor yang sudah selesai disusun oleh Dinsos dari program Kemensos berjumlah 71 ribu Kepala Keluarga (KK)," jelasnya.

 

Dedie menambahkan, mereka yang terdaftar dalam DTKS sebagian besar sudah menerima bantuan rutin dan masuk Program Keluarga Harapan (PKH), diluar itu sebagian lagi menerima beras sejahtera (rastra) Kartu Sembako.

 

"Untuk miskin baru (Misbar) dan mereka pegawai yang terdampak Covid-19 sedang didata dan masuk program Kartu PraKerja," tambah Dedie.

 

Dedie membeberkan, untuk Misbar akan dipenuhi dari bantuan Pusat dan Provinsi, atau ditambah nantuan Pemkot Bogor. Karena khusus untuk Misbar yang belum tercover dua sumber diatas, akan ditanggulangi Pemkot Bogor dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia, termasuk program Padat Karya.

 

"Oleh karena itu data menjadi penting. Penerima Kartu PraKerja, kartu Sembako, PKH, Misbar harus berdasar KK dan e-KTP juga tidak boleh tumpang tindih," bebernya.

 

Masih kata Dedie, asumsi sementara adalah kemampuan keuangan dan jumlah alokasi anggaran yang masih dalam proses baik di Kemensos dan Provinsi. Sebagai gambaran, di Kota Bogor ada 720 RW dikali 50 orang sama dengan 36 ribu orang KK.

 

"Jadi, bisa saja disesuaikan dengan sikon dan dikoordinasikan oleh wilayah. Namun dengan ranking ini kita bisa mulai rencanakan alokasi sesuai jumlah bantuan. Untuk data masih dikonsolidasi sampai maksimum tgl 20 April 2020," pungkasnya. (Rizky Mauludi)