Ketua Komisi III DPRD Kab Cirebon Desak MUI Segera Keluarkan Fatwa Haram Mudik

Ketua Komisi III DPRD Kab Cirebon Desak MUI Segera Keluarkan Fatwa Haram Mudik
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto. (Mamah Suharman)

INILAH, Cirebon - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera merealisasikan fatwa haram mudik tahun ini. Menurutnya, wacana Wapres Ma'ruf Amin yang meminta MUI untuk membuat fatwa haram mudik, solusi yang tepat.

"Kalau fatwa haram MUI tentang mudik ditahun ini, saya sepakat. Ini kan untuk
Mencegah penyebaran covid-19. Kalau diperbolehkan mudik, tidak terbayang berapa ratus ribu orang di Kabupaten Cirebon yang menjadi ODR, lalu jadi ODP dan terakhir menjadi PDP. Pasti situasi akan kacau," kata Hermanto ketika dihubungi lewat sambungan telepon selulernya, Minggu (12/4/2020).

Hermanto menjelaskan, dirinya bukan menghalangi umat islam untuk merayakan lebaran dikampung halaman, tapi kondisi penyebaran virus corona yang sulit untuk di prediksi. Sementara cara memutus mata rantai yang paling efektif, dengan cara menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kalau saja mudik dibiarkan, tidak terbayang setelah idul fitri nanti penyebaran wabah akan semakin meluas.

"Saya juga muslim, saya juga ingin berkumpul dengan keluarga. Tapi ditengah wabah yang mematikan ini, perlu kesadaran masyarakat untuk menjaga dirinya sendiri. Untuk pemudik dari DKI kan sudah disiapkan kompensasi, ya sudah mendingan tahan dulu sebelum virus ini benar benar dinyatakan hilang," jelasnya.

Terkait dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk Kabupaten Cirebon sendiri dinilai belum saatnya. Alasannya karena akan berpengaruh kepada kehidupan ekonomi masyarakat. Disamping itu, status PDP dan ODP masih belum begitu tinggi. Namun salah satu upaya, dengan cara mencegah kedatangan pemudik, secepatnya dan tidak menunggu sampai mendekati lebaran.

"Penerapan PSBB masih belum saatnya. Utamakan dulu persoalan mudik. Kalau saya sepakat, pemudik mulai sekarang juga harus disetop. Kita bicara rasional sajalah, karena ini virus yang nyata dan mematikan. Intinya kami disini harus waspada, karena pemudik kebanyakan dari jakarta. Dari pada sampai kesini statusnya menjadi ODR, mendingan tetap ditempat semula," ungkap Hermanto.

Hermanto menambahkan, saat ini Pemkab Cirebon sedang mencari solusi agar bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Masalah data, daat ini masig terus dilakukana, karena tinggal masyarakat yang menjadi miskin baru. Sedangkan data masyarakat miskin yang asli sudah terdaftar pada beberapa program bantuan pemerintah.

"Yang sedang didata itu yang terdampak korono dari golongan masyarakat miskin baru. Ya semua harus merata karena ini kan wabah. Anggaran juga bisa dialihkan untuk prioritas penanganan corona, jadi proyek belum bisa digelar," tukas Hermanto. (maman suharman)